Diskusi di Unwahas, Anas: Larangan Penayangan Jurnalistik Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran Bukan Ide KPI
Wartawan Segel Pintu Gerbang DPRD Jateng saat Demp Tolak RUU Penyiaran
Aktivis dan para jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) menggelar aksi demo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/5/2024).
Revisi Undang-Undang Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik.
Pers nasional dalam menjaga kemerdekaan pers memiliki hak untuk tidak hanya mencari dan mengolah gagasan dan informasi, tapi juga menyebarluaskan.
Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai RUU Penyiaran) yang sedang diharmonisasi di tingkat Badan L
Ketua umum LKB Betawi Beky Mardani menyambut baik disyahkannya RUU DKJ. Dia berharap nantinya akan berprengaruh pada kebudayaan betawi
Dalam survei terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan peningkatan suara yang signifikan, meles
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RUU APBN 2024 sebesar Rp2.782 Triliun dari penerimaan pajak, PNBN dan lainnya.
Presiden Jokowi mengusulkan kenaikan gaji ASN dan PNS termasuk TNI dan Polri sebesar 8 persen dalam RUU APBN 2024. Pensiunan juga akan mengalami kenaikan sebesa
DPR telah membahas RUU Desa, dan salah satunya memperpanjang masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun, mayoritas warga pedesaan menolak.
Tenaga honorer masih terus waswas. Namun DPR menyatakan, meski RUU ASN akan segera disahkan kabar baiknya, tidak ada pemberhentian tenaga honorer.
PKS gagal mencegah RUU Kesehatan menjadi UU, sehingga minta maaf kepada publik. Terlebih soal alokasi wajib anggaran Kesehatan dihapuskan.
Rapur DPR beri persetujuan atau ketok palu RUU Kesehatan untuk disahkan menjadi UU Kesehatan, DPR yakin Indonesia lebih siap hadapi berbagai masalah Kesehatan.
Seorang dokter yang juga pengurus di PB, Dr dr Benu Satria, mengaku bingung karena ada dua draf RUU Kesehatan menjelang ketok palu oleh rapat paripurna DPR.
Kalau melihat pembahasan RUU Desa di DPR, dan nanti jadi UU Desa berlaku, maka kepala desa akan makmur. Sebab Kesejahteraan akan Ditambah Tunjangan-tunjangan.
Polemik terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan masih terus berlanjut. Meskipun mendapat banyak penolakan dari berbagai lembaga dan tenaga k
Polemik terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan masih terus berlanjut. Meskipun mendapat banyak penolakan dari berbagai lembaga dan tenaga k
Menjelang Pemilu, DPR menggencarkan pembahasan RUU Desa. Sembilan fraksi sepakat penambahan alokasi dana desa, dan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.
PM Italia Giorgio Meloni berencana membuat RUU yang di dalamnya akan mengatur pembatasan salat umat Islam. Komisi I DPR mewanti-wanti itu akan memicu pergolakan
RUU Kesehatan dinilai berbahaya, karena berpotensi rawannya pencurian data informatika genomik rakyat Indonesia, karena dokter asing bebas masuk.
AHY mengatakan, Demokrat menolak pembahasan RUU Kesehatan ke rapat paripurna DPR. Ada indikasi liberalisasi tenaga Kesehatan, dan penghapusan anggaran.
Anggota Fraksi Nasdem, Irma Suryani meyakinkan bahwa pasal-pasal di dalam RUU Kesehatan tidak ada unsur diskriminasi dan kriminalisasi nakes.
Kini ada usulan agar dimasukkan aturan yang menyatakan adanya tindakan memiskinkan koruptor di dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Itu untuk memberi efek jera
Unggah Surpres RUU Perampasan Aset, Anggota Fraksi Demokrat menyentil Menko Polhukam Mahfud MD yang dulu sebut sudah ajukan RUU Perampasan Aset.
Pemerintah serius untuk membahasa RUU Perampasan Aset. Ini dibuktikan dengan Langkah cepat bahwa Surpres RUU Perampasan Aset telah dikirimkan dan diterima DPR.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran menolak dan minta dikaji kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Sebagai w
Tenaga Kesehatan di Kendal lakukan aksi damai untuk menolak RUU Kesehatan
May Day, 50 ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa dipusatkan di kawasan Patung Kuda dan Gedung MK, Jakarta, menolak UU Cipta kerja mendesak pengesahan RUU PRT.
