HELOINDONESIA.COM - Anggota Dewan Pembina Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengatakan jika menelisik penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini mengalami kemunduran yang signifikan.
Pernyataan Titi tersebut terkait kebijakan KPU yang tak menyertakan daftar tiwayat hidup bakal caleg pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS).
Sebab, menurut dia, pada pemilu lalu pengumuman terkait riwayat hidup relatif lebih transparan dibandingkan KPU saat ini. Apalagi kata dia, KPU saat ini sudah menggunakan teknologi informasi yang disebut dengan Silon atau Sistem Teknologi Informasi Pencalonan.
"Seluruh data sudah digitalisasi jadi tidak ada alasan untuk kemudian justru mempersulit akses publik,” kata dia kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).
Baca juga: Dalam Kopdarnas di Senayan Banyak Kader PSI Pilih Nge-Jomblo, Tarik Dukungan untuk Prabowo?
Padahal, dikatakannya, publik harusnya diberi kesempatan memberuikan masukan caleg-caleg yang tidak memenuhi syarat atau bermasalah. Dengan masyarakat ikut menyisir dan ikut menyaring melalui DCS, sehingga akan menjadi bersih saat penetapan DCT.
"Itulah gunanya masukkan dan tanggapan yang diharap diberikan oleh pemilih saat pengumuman DCS,” tambah Titi.
Titi juga menambahkan, KPU memang perlu melindungi jika ada informasi pribadi caleg yang tidak perlu dipublikasi. Namun bukan betarti seluruh informasi harus dirahasiakan.
Baca juga: Bunda Eva Gercep, Perintahkan BPBD Salurkan Air Bersih kepada Warga
“Kalau ada informasi yang dikecualikan maka itu yang bisa ditutup sementara informasi lain bisa dibuka. Nah ketika KPU menyatakan ada informasi yang dikecualikan atau rahasia apakah KPU sudah melakukan uji konsekuensi yang menurut UU Keterbukaan Informasi Publik itu harus dilalui sebelum menyatakan sebuah informasi itu adalah rahasia,” pungkasnya.
