HELOINDONESIA.COM - Pakar telematika Roy Suryo membuka kepada publik tentang 5 kotak pandora berdasarkan mitologi Yunani untuk menggambarkan tentang abuse of power Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.
Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia,APDI (IA-ITB, TPDI, PEREKAT NUSANTARA, KIPP) dengan tema "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" pada Minggu (7/4/2024).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, kotak pandora pertama adalah supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan.
"Akibatnya apa? Pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan presiden Jokowi melalui nepotisme. Dan ini sangat berbahaya. Buktinya kemarin muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, sekretaris ibu Iriana menjadi Wali Kota Bogor," papar Hasto.
Baca juga: Nilai Bobby Paling Mencolok, Hasto Ungkap 5 Kotak Pandora Kecurangan Pilpres 2024
Pandora kedua, menurut Hasto adalah sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman menjadi sikap kekeluargaan.
"Jadi, ketika menyangkut karakter satu-satunya syarat pejabat tinggi negara yang memasukkan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK. Jika ini direduksi, mematikan peran MK sebagai guidance of democrazy. Sangat-sangat berbahaya di mana kita punya benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," jelasnya.
Lalu Kotak bandara yang ketiga adalah ketika aparatur negara yang seharusnya netral menjadi tidak netral
Menurut Hasto, begitu banyak intimidasi terbuka dan tidak mungkin tanpa suatu perintah dari panglima tertinggi.
Baca juga: Istirahat Maksimal 30 Menit di Rest Area, Polri Imbau Pemudik Tak Parkir di Bahu Jalan
"Kami meluruskan bahwa PDI Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI dan Polri. Tapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara, menjaga kekuatan perdamaian dunia dan Polri yang menjaga supremasi hukum bukan supremasi keluarga Pak Jokowi," ujarnya.
Jika kotak pandora ketiga ini dibiarkan, lanjut Hasto, maka akan terjadi krisis karena pekerjaannya adalah hukum rimba.
"Begitu banyak kepala daerah yang baik, mikir-mikir ulang. Bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengarahkan kepala desa sebagai instrumen politik," paparnya.
Dia mencontohkan pada praktik Pemilu 2024 lalu, ketika 200 juta di daerah basis untuk menggerakkan logistik, untuk menggerakkan dengan preferensi memilih atas begitu kuatnya money politics.
Baca juga: Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
"Pemilihan presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan bertarung pada November 2024 sekarang mencari cara, berapa dana yang harus dikeluarkan. Kalau kita mau jujur, anggota DPR RI kemarin, dengan pertarungan money politics yang luar biasa, tanpa supremasi pelembagaan partai dengan kaderisasi dengan sekolah partai, melakukan kerja rutin turun ke bawah 5 tahunan, ketika H-7 Itu bisa dirusak proses kecurangan pemilu yang direncanakan secara masif dan sistematis," ujar Hasto.
Kotak pandora keempat, sambung Hasto, melalui crazy rich. Dia mencium desain kecurangan itu ketika penggantian Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Ketua KPK Firli Bahuri tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik.
"Bayangkan testimoni dari Bu Risma, ada surat dari kepala Badan Penanggulangan Pangan yang jelas 22 juta keluarga diintervensi dengan Raskin 10 Kg beras per keluarga. Artinya kalau satu keluarga, ambil 4 orang yang terpengaruh, berarti itu paling tidak 80 juta orang. Dan ini bisa mulus dilakukan setelah Pak Buwas diganti. Sehingga perpaduan kotak Pandora yang ketiga dan keempat tadi yaitu memobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas, menjadi tidak terbatas," imbuhnya.
Kemudian kotak pandora yang kelima, KPU, Bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan Pemilu termasuk Sirekap di dalamnya. Menurut Hasto, Sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai muara dari 5 kotak pandora.
"KPU yang seharusnya menjadi wasit, ikut jadi pemain baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga ketika ditanya bagaimana dengan data-data server yang berada di luar negeri langsung mengadakan konferensi pers. Padahal itu terbukti bahwa servernya berada di luar negeri.
Hasto pun membuka peran server dari Alibaba secara politik, secara geopolitik. Menurutnya, Pemilu 2024 ini tidak terlepas dari pertarungan geopolitik tahun 1965.
"(Saat itu di tahun 65) 3 juta nyawa lenyap. Itu harga kekuasaan untuk mengganti kepemimpinan Bung Karno, 3 juta menurut pengakuan Pak Sarwo Edi. Jadi itu harga pergantian kekuasaan. Mereka mikirnya, kemarin 23 juta suara digelembungkan berdasarkan temuan tidak ada artinya dengan 3 juta (nyawa lenyap)," tandasnya.
