HELOINDONESIA.COM - Kisruh dari Pemilu 2024 dinilai karena adanya perubahan dari supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto di dalam acara diskusi "Membuka Kotak Pandora: Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" yang berlangsung di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, pada Minggu (7/4/2024),
Menurutnya, yang paling mencolok ditandai dengan majunya Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wali Kota Medan yang akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara.
"Dalam analisis saya, ada lima kotak yang telah terbuka. Pertama, transisi dari supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Dampaknya, pemilu yang seharusnya mencerminkan kemajuan bangsa dalam demokrasi, kini hanya dijadikan alat legitimasi bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," ucap Hasto.
Baca juga: Istirahat Maksimal 30 Menit di Rest Area, Polri Imbau Pemudik Tak Parkir di Bahu Jalan
Dia menegaskan, kondisi ini sangat bahaya bagi perubahan ini.
ditambah lagi dengan adanya laporan soal Bobby yang akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara dan sekretaris Iriana yang ingin menjadi Wali Kota Bogor.
Hasto mengaitkan perkembangan ini dengan dampak dari kotak Pandora pertama, yang lebih menguntungkan elit daripada rakyat.
Menurut Hasto, Bobby dikabarkan berencana mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Baca juga: Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
Selain Bobby, Hasto juga mengungkap bahwa beberapa orang dekat dengan keluarga Jokowi telah mendapat restu untuk ikut dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan pada November 2024.
Hasto melihat Bobby dan individu lain yang dekat dengan keluarga Jokowi yang mencari posisi dalam Pilkada Sumatera Utara sebagai bagian dari kotak Pandora kecurangan yang telah terbuka terkait Pemilihan Presiden 2024.
