HELOINDONESIA.COM - PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik Global, namun pada saat bersamaan sangat menyesalkan terhadap Presiden Jokowi yang lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” demikian rilis yang disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan pada Selasa (16/4/2024) melalui pesan berantai WhatsApp Group.
Hasto mengatakan bahwa persoalan geopolitik tersebut dipastikan akan berdampak ke Indonesia.
“Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia," tambahnya.
Baca juga: 8 Manfaat Tak Terduga Campuran Lemon dan Madu untuk Kesehatan Tubuh
Tak hanya itu, lanjut Hasto, mata uang rupiah makin melemah terhadap US Dollar, harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat dan beban utang luar negeri semakin membesar.
"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK,” ungkapnya.
Dengan berbagai persoalan di atas, menurut Hasto, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.
“Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini,” paparnya.
Baca juga: Sebabkan Banjir, Eva Panggil dan Minta Tanggung Jawab Citra Garden
4Atas dasar hal tersebut, sambung Hasto, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” tandasnya.
