HELOINDONESIA.COM - Usulan kenaikan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 1445/2024 sebesar Rp 105 juta Kementerian Agama (Kemenag) menuai kritik.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Abdul Wachid menilai usulan kenaikan biaya haji tersebut bakal memberatkan para calon jemaah haji. Oleh karena itu, dia meminta Kemenag meninjau ulang usulan kenaikan biaya haji.
"Saya cermati sangat mahal pengajuan biaya haji oleh Kemenag," kata Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Selasa,(21/11).
Wachid menyampaikan, untuk mendapatkan nominal harga biaya haji idea, pihaknya akan melakukan penelaahan tersebut dahulu terhadap sejumlah komponen yang selama ini dijadikan acuan. "Kami sebagai Ketua Panja Haji akan menyisir komnponen biaya haji satu per satu," ujarnya.
Baca juga: Biaya Naik Haji Diusulkan di Atas Rp 100 Juta, MUI : Termasuk Mahal
Wachid berjanji Komisi VIII akan bekerja keras agar biaya haji tidak kemahalan. Kata dia, hal tersebut demi para calon jamaah haji.
"Pertama, yang sangat berpengaruh adalah kurs rupiah terhadap USD dan kurs Real. Kedua, biaya pesawat yang cukup tinggi. Ketiga, biaya pemondokon. Keempat, biaya catering. Kelima, biaya Armusna. Dan keenam, transpotasi bus salawat," paparnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga kembali memastikan, pihaknya juga akan melakukan monitoring secara menyeluruh mengenai pelaksanaan haji selain persoalan biaya Haji.
Baca juga: Layanan Jemaah Haji, Dirjen PHU akan Coret Penyedia Katering yang Tak Mau Gunakan Produk Indonesia
Dia menambahkan, pihaknya juga menyoroti kejadian kasus Armina. Oleh karena itu, Kemenag diminta, lebih mengutamakan pelayanan para jamaah haji terutama lansia.
"Kami juga meminta kepada Gus Men (sapaan akrab Menag) agar penhalaman kejadian kasus di Armina (Arofah, Musdalifah, Mina) tahun 2023 dibuat pelajaran, jangan sampai terjadi lagi di tahun yang akan datang, 2024 dan seterusnya," pungkasnya
