HELOINDONESIA.COM - Aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan para ahli IT dan AI. Salah satunya Dosen Artificial Intelligence (AI), Dr Ing Ridho Rahmadi.
Dia memberikan respon adanya ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di apliasi KPU Sirekap dengan yang tertera di scan C satu.
Menurutnya, pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil extrak menggunakan model AI dari scan C satu. Kemudian diekstrak angkanya dan ditampilkan dalam aplikasi tersebut.
"Nah kesalahan atau ketidaksinkronan C satu asli dengan yang ada di Sirekap menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Sejauh ini yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto akurasinya sudah relatif tinggi, bisa dibilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya," papar Ridho dalam video yang diunggah akun X @Azri_Ardhani pada Senin (19/2/2024).
Baca juga: Kapolres Tubaba Monitoring Rapat Pleno dan Cek Personel Pengamatan
Ridho menegaskan tidak ada masalah pada model AI yang digunakan Sirekap. Namun dia melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik.
"Artinya by design, by intention, ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain," jelasnya.
Dia juga menanggapi terkait lokasi server Pemilu2024.KPU dan Sirekap.KPU yang disebutkan diletakkan di perusahaan e-commerce, ritel, Internet, kecerdasan buatan, dan teknologi Alibaba di China dan tidak diletakkan pada server di Indonesia.
Ridho mengaku bersama timnya sudah melakukan kajian bersama dan memang betul servernya itu ada di Alibaba.
Baca juga: Doa dan Amalan Rasulullah SAW Menjelang Tidur
"Lokasinya memang mostly sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Dengan posisi server Sirekap di Alibaba sangat-sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara dari seluruh penduduk Indonesia yang bentuknya memang digital itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan kejahatan digital suara tersebut. Nanti hasilnya bisa diubah dan segala macam, terutama oleh siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dan ini adalah perusahaan swasta," paparnya.
Ridho berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU berkaitan dengan permasalahan pertama tentang ketidaksinkronan tersebut.
"Dari Sirekap dengan scan atau C satu tadi ini sebenarnya mudah saja dibuktikan. KPU bisa mempublish sebagian atau tidak usah sepenuhnya sebagian dari baris program di mana itu yang memang menjalankan atau mempublikasikan hasil Sirekap," ujarnya,
Ridho mengatakan kalau ia pun pernah melakukan cara-cara yang seperti KPU lakukan.
"Ini biasa dilakukan di dunia akademis. Kita mempublikasikan source code atau kode program sehingga orang lain bisa melihat, bisa merview jika ada kesalahan, bisa diperbaiki bersama. Jika ada hal yang perlu diimprovisasi bisa ditambahkan ke sana. Ini bisa dilakukan KPU," tambahnya.
Ridho mengatakan, KPU tidak perlu melakukan seluruhnya demi keamanan. Tapi baris program pada Sirekap yang memang menampilkan dari hasil ekstrak kemudian ditampilkan ke aplikasi. Sehingga orang-orang yang memang mendalami dunia IT itu bisa melihat bahwa memang tidak ada penggelembungan dalam baris program yang dijalankan ini.
Masalah server ini pun, menurut Ridho, harus diklarifikasi. Jika letaknya memang di luar negeri harus ada langkah-langkah khusus yang segera, sehingga menjaga sepenuhnya kedaulatan data keamanan data Pemilu di Indonesia pada tahun 2024 ini.
Dia pun mencontohkan server-server yang dikelolanya bersama kawan-kawannya yang skalanya masih start up.
Baca juga: Wali Kota Benyamin Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Tangsel
"Kita ada server untuk untuk mengelola model AI, untuk deployment, istilahnya untuk development. Bahkan untuk storage back up, sehingga data itu terlindungi. Kita yang skalanya masih start up punya kesadaran bahwa data itu harus ada di Indonesia dan ini milik kita, ini ada di Jogjakarta ya," terangnya.
Apalagi kalau itu skalanya adalah untuk Pemilu 2024 tentu datanya secara fisik harusnya server berada di Indonesia dan pengelolaannya tidak menggunakan swasta mana pun.
"Harusnya dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kita punya Kominfo, punya lembaga-lembaga lain yang relevan untuk servernya diletakkan di Indonesia," tandasnya.
