HELOINDONESIA.COM - Para tokoh senior di Partai Golkar berkumpul, Rabu 12 Juli 2023, di Jakarta, untuk membahas masa depan partai beringin itu dalam menghadapi Pilpres 2024.
Rupanya tokoh senior sudah pada gerah, karena di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang juga didapuk menjadi Capres, belum ada kepastian.
Tiga tokoh yang berbicara di pertemuan dengan wartawan adalah Lauren Siburian, Zainal Bintang, dan Ridwan Hisyam. Mereka mendesak Airlangga untuk segera mengumumkan pergerakan Parpol Golkar dalam menggalang koalisi. Mereka mendesak, agar Agustus mengumumkan pencapresan dan koalisinya.
Namun, dari pergerakan yang ada selama ini, Lauren Siburian pesimis Airlangga Hartarto bisa mendeklarasikan capres-cawapresnya pada Agustus mendatang. Kalau Agustus belum bisa terwujud, menurutnya perlu Munaslub (Musyawarah Luar Biasa) untuk mengganti Airlangga Hartarto.
Baca juga: Asal Solid, Pilpres 2024 Diperkirakan akan Diikut Tiga Pasangan Capres-cawapres
Mau berkoalisi itu kita tahu kok, mau berkoalisi dengan siapa, kan tinggal PAN yang belum berkoalisi. Kalaupun berkoalisi dengan PAN, akan kalah. Berkontestasi di Pilpres adalah untuk menang.
“Mana ada orang buang duit trilunan rupiah pengin kalah, tidak ada.” Kata Lauren Siburian.
Sementara itu, Ridwan Hisyam yang sudah 36 tahun di Golkar, mengatakan, untuk menang Pemilu perlu peraiapan dan pengorbanan-pengorbanan. Dia berbicara terjadinya penurunan kursi Partai Golkar dari Pemilu ke Pemilu.
Baca juga: Messi Mendarat di Florida untuk Teken Kontrak dengan Inter Miami, Ngaku Senang Dengan Keputusannya
“Kita melihat Pemilu 2004 pemenang pertama dengan memperoleh 124 kursi , lantas berikutnya turun menjadi 112, turun lagi 91. Kalau tidak kita stop penurunan ini, akan tinggal 70-an,” kata Ridwan Hisyam.
Dia mengatakan, saat rapat Dewan pakar ada 3 poin, Airlangga diminta membentuk poros baru, yakni poros baru untuk membentuk koalisi agar bisa mendeklarasikan capres.
“Tapi yang kita lihat hanya satu peluang, hanya dengan PAN, atau partai lain yang keluar gari koalisinya. Misal Demokrat keluar dari koalisinya Anies Baswedan,” kata Ridwan Hisyam, tokoh Golkar asal Jawa Timur.
Kedua, harus dideklarasikan secepat-cepatnya Agustus. Karena awal Oktober harus didaftarkan. Ketiga, Airlangga Hartrti harus turun ke bawah, konsekuensinya akan bertabrakan dengan tugas sebagai oembantu Presiden.
Ridwan Hisyam mengaku, saat menjelaskan tiga poin dari pertemuan Dewan Pakar di rumah Agung Laksono mengatakan bahwa, banyak pengurus DPP Golkar memprotesnya, karena dianggap bicara sendiri dan tak sejalan dengan hasil pertemuan tersebut. Padahal dia benar-benar mengungkapkan apa yang dibicarakan Dewan Pakar.
Terkait poin pertama, kata Ridwan Hisyam, penjelasannya, kalau tidak dilaksanakan, kalau Airlangga tidak bisa membentuk k=poros baru, maka konsekuensinya harus adalah Munaslub.
Baca juga: Denny Indrayana Tuding Jokowi dan Koalisinya di Pemerintahan dan Parlemen Sangat Koruptif
“Kenapa? Karena Putusan Airlangga menjadi Capres dulu lewat Munas. Maka yang bisa membatalkan ya Munaslub. Jadi Munaslub itu tidak diharamkan. Airlangga itu juga hasil Munaslub, kok nggak ada gimana?” katanya.
Menurutnya, Munaslub itu jawaban poin nomor pertama tadi. Kapan dilaksanakan? “Paling lambat Agustus. Kalau tidak segera Munaslub, maka sudah terlambat,” kata Ridwan Hisyam. (*)
(Winoto Anung)
