Helo Indonesia

ASN Diberi Toleransi WFH pada 16-17 April untuk Antisipasi Kepadatan Arus Balik

Sabtu, 13 April 2024 22:03
    Bagikan  
ASN Diberi Toleransi WFH pada 16-17 April untuk Antisipasi Kepadatan Arus Balik

Menko PMK Muhadjir Effendy saat hadir di peresmian arus balik di GT Kalikangkung

SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Pemerintah memberikan toleransi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada tanggal 16 dan 17 April 2024.
Adanya kebijakan tersebut, maka ASN bisa menunda atau tidak buru -buru turut pada masa puncak arus balik  Lebaran yang jatuh pada 15 April 2024. Mereka diberi kesempatan bekerja dari kampung halamannya.

Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy saat hadir dalam peresmian arus balik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jateng, Sabtu 13 April 2024.

Baca juga: One Way Arus Balik dari GT Kalikangkung Resmi Dimulai, Pengemudi Diminta Jaga Toleransi di Jalan

"Jadi WFH itu kan diberlakukan dua hari itu Hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Tapi Kamis Jumat masuk. ASN h anya diberi kesempatan WFH dua hari, Selasa dan Rabu," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam kesempatan itu juga mengatakan, usulannya soal penambahan dua hari ASN saat arus balik Lebaran ini sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

KemenPAN RB sendiri telah memutuskan menerapkan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Aturan itu diterapkan untuk manajemen selama arus balik lebaran.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Ikut Patroli Pengamanan Wisata Kolam Renang Manunggal Jati Semarang

KemenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik menerapkan WFO 100 persen.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” tambahnya. (Aji)