LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengawal serta mengawasi proses pesta demokrasi sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah mengatakan, pengawasan partisipatif adalah bagimana mendorong peran masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi.
"Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Potensi pelanggaran tidak hanya money politik (politik uang) saja, ada politisasi sara serta mobilisasi anak dalam kampanye," kata Fatihunnajah dalam sosialisasi dan deklarasi Desa Pengawasan Partisipatif di Balai Desa Penengahan Kecamatan Waykhilau, Kamis (21/9/2023).
Baca juga: Liverpool dan AS Roma Melakoni Pertandingan Away, Berikut jadwal dan Siaran Langsung Liga Europa
Fatih berharap, agar masyarakat juga proaktif dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu 2024, agar pesta demokrasi dapat menjadi ajang menjaring calon pemimpin yang berintegritas.
Sementara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori menyebut, demokrasi yang berintegritas dimulai dengan pengawasan yang baik melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat secara luas.
"Dengan demikian maka, akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Syaratnya adalah proses demokrasi harus digelar secara transparan, jujur dan adil," sebut Imam.
Baca juga: DKL dan Disdikbud Gelar Pekan Kebudayaan Daerah 2023
Menurutnya, potensi pelanggaran yang masih marak terjadi adalah politik uang atau money politik yang menciderai proses demokrasi.
"Provinsi Lampung masuk urutan kedua nasional rawan pelanggaran moneypolitik. Maka pengawasan partisipatif akan sangat membantu pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran tersebut," kata dia.
Ia juga berharap, keterbatasan sumberdaya pengawas pemilu tidak menjadi kendala dalam menciptakan pemilu yang jujur adil dan transparan. (Rama)
