BOGOR, HELOINDONESIA.COM - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengamuk dan membakar ban di sepanjang Jalan Raya Puncak, pada Senin (24/6/2024), usai upaya Pemda Bogor gagal merelokasi mereka ke kios yang sudah disiapkan, yang telah menelan biaya puluhan miliar rupiah, di dalam rest area Gunung Mas.
Tampak massa memenuhi jalan tersebut. Asap tebal mengepul dari ban yang terbakar di tengah jalan. Sementara ribuan orang berdesakan dengan aparat keamanan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur Kompol Anjar Maulana mengatakan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor menuju Jakarta sempat dihadang oleh pemilik warung yang menolak membongkar lapaknya.
Sejumlah personel Kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan. Akhirnya, pembongkaran tetap berlangsung. Sejumlah kios-kios yang dibuat tidak permanen, hancur dibuldoser.
Anggota DPRD Bogor Slamet Mulyadi angkat bicara."Protes para pedagang muncul, karena relokasi tidak sesuai harapan mereka," katanya kepada wartawan, pada Senin (24/6) di Bogor.
Dia katakan, para pedagang marah karena kios yang disiapkan Pemda Bogor malah jatuh bukan pada para pedagang di jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Bogor.
"Sebanyak 400 kios malah diberikan pada pedagang yang tidak kena gusur. Itu yang membuat mereka gusar dan protes," ujar politisi dari PDIP ini.
Slamet Mulyadi melanjutkan, masih banyak pedagang dibiarkan membuat kios-kios di luar rest area, di trotoar-trotoar jalan. Sehingga, pedagang lain yang sudah direlokasi ditinggalkan pembeli dan sepi pengunjung.
"Karena merugi, akhirnya mereka kembali ikut berdagang di luar. Pedagang di dalam rest area harus bayar sewa. Sementara yang di luar gratis," ujarnya.
Bukan Gusuran Tapi Disiplin Pedagang
Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengklaim, bahwa tindakan yang dilakukan pihaknya bukan penggusuran, tapi mendisiplinkan para pedagang.
"Yang namanya penolakan itu biasa. Ini sebenarnya bukan penggusuran, tapi menertibkan. Kami melakukan penataan di kawasan Puncak Bogor," kata Asmawa usai audiensi dengan perwakilan pedagang di Rest Area Gunung Mas.
Dia katakan, apalagi pemerintah pusat sudah menyiapkan rest area dengan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp 52,9 miliar. Namun, selama ini belum dimanfatkan
PJ Bupati Asmawa akan mengusulkan gratis retribusi selama 6 bulan dan memberikan berbagai kemudahan bagi para pedagang. Yang meninggalkan lapaknya dan pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Asmawa juga telah menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata, selaku pengelola Rest Area Gunung Mas, untuk menggratiskan biaya parkir pengunjung.
Parkir berbayar, lanjutnya, yang diterapkan sejak Rest Area Gunung Mas beroperasi, pada pertengahan tahun 2023, menjadi salah satu penyebab sepinya pengunjung.
Selain itu, ia juga diusulkan agar akses Agrowisata Gunung Mas diintegrasikan dengan rest area. Sehingga, wisatawan yang masuk ke tempat wisata otomatis dapat melewati para pedagang yang ada di rest area.
Dengan demikian, kata dia, tidak ada alasan bagi PKL di Kawasan Wisata Puncak untuk menolak direlokasi ke Rest Area Gunung Mas.
Wakil Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Suryanto Putra menjelaskan, dari 516 pedagang yang sudah terdaftar untuk pindah ke rest area, 325 di antaranya sudah mengambil kunci dan 116 pedagang sempat mengisi kios. Namun ditutup kembali karena sepi pengunjung. .
Kini, Pemkab Bogor memberikan batas waktu beberapa minggu ke depan bagi para pedagang untuk memenuhi lapaknya masing-masing.
“Kalau nanti dengan batas waktu mereka tidak mau mengisi, kita serahkan pada orang lain. Kita coba ingatkan dulu, karena kita tidak mau mengancam, kita coba ajak dialog,” kata Suryanto. (Hais)
