HELOINDONESIA.COM - Di era ini makin mudah membuat dan mengunggah konten di medsos. Disayangkan, banyak yang berani membuat akun yang menerjang bahaya. Seperti akun Youtube ‘Sunnah Nabi’ banyak diperbincangkan orang, karena memuat konten diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW.
Dan hal ini mendapat perhatian dari kalangan DPR. Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi,akun YouTube bernama 'Sunnah Nabi' menjadi sorotan publik karena mengunggah konten yang melecehkan Nabi Muhammad SAW dan menghina umat Islam.
Oleh karena itu, Ashabul Kahfi meminta aparat terkait memantau akun atau channel Sunnah Nabi di Youtube trsebut dan menindak apabila terbukti terjadi pelanggaran.
"Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika dan hukum yang berlaku di negara kita," kata Ashabul Kahfi dalam keterangan pers yang, Senin 21 Agustus.
Baca juga: Usai PK Moeldoko, Demokrat Berpotensi Diganggu PKN Pimpinan Anas Urbaningrum
Menurut Ashabul Kahfi, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat, tidak sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia.
Oleh karena itu, dirinya mendorong pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk melakukan peninjauan.
Jika terbukti ada pelanggaran, diharap ada tindakan yang diambil. sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap channel YouTube yang dimaksud.
Baca juga: Cucu Megawati Hingga Adik Ahok, Panaskan Persaingan di Pileg 2024
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta agar akun tersebut harus diusut tuntas. Maksud dibalik hadirnya konten tersebut harus diusut tuntas, termasuk harus diketahui dengan pasti apa motif pembuatan akun dan konten di dalamnya.
"Channel seperti itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Konten kisah-kisah Nabi yang tidak sesuai rujukan sejarah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan apalagi Nabi Muhammad SAW yang divisualisasikan, seharusnya tidak sembarangan untuk menjadi konsumsi publik," ujar Ace Hasan Syadazily, anggota Fraksi Golkar. (**)
