LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Senior Partai Golkar, Alzier Dianis Thabranie menyambut gembira tiga bulan lagi berakhirnya masa jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung.
Mantan ketua tiga periode Partai Golkar Lampung ini senang karena baik juga bagi sahabatnya itu untuk menyiapkan diri jika masih berminat ikut pemilihan kepala daerah periode keduanya serta menyukseskan partai pada Pemilu 2024.
Bagi masyarakat juga, kata Bacaleg DPR RI Dapil 1 Lampung itu. Mudah-mudahan, dengan berakhirnya jabatan ketua Golkar Lampung itu sebagai gubernur Lampung, kegaduhan selama ini ikut melandai.
Lihat sendiri, katanya, hampir setiap hari nama Provinsi Lampung viral. Namun bukan viral karena prestasi, tapi lebih disebabkan cara komunikasi yang akhirnya menjadi berkesan jelek daerah ini, katanya.
"Ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus," katanya kepada Helo Indonesia Lampung, Jumat (26/5/2023). Sudah mual juga melihat mereka yang ada di sekitarnya, katanya.
Menurut gubernur Lampung terpilih yang tak jadi dilantik tahun 2002 itu, Lampung memerlukan pembenahan yang mendasar agar maju. "Kita berdoa semoga Lampung kembali nyaman," katanya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masa jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung berakhir pada September 2023. Selain Arinal, ada 16 gubernur lainnya yang berakhir sama.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan hal itu pada Rakor Pengelolaan Perbatasan di Ancol, Jakarta, Kamis (25/5).
Para gubernur yang akan berakhir masa jabatannya:
1. Lampung
2. Riau,
3. Sumatera Selatan,
4. Sumatera Utara,
5. Jawa Barat,
6. Jawa Tengah,
7. Jawa Timur,
8. Bali,
9. NTT,
10.Kalimantan Timur,
11.Maluku,
12.Papua.
13.Kalimantan Barat,
14.Sulawesi Selatan,
15.Sulawesi Tenggara
16. Maluku Utara.
Selain itu, ada 153 wali kota dan bupati yang akan habis dari masa jabatannya pada September 2023. Total kepala daerah yang berakhir masa jabatannya mencapai 170 orang.
Pemerintah nantinya akan menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pilkada 2024.
Dalam hal ini, Tito meminta para pejabat eselon I yang berminat menjadi pj gubernur untuk mendaftar. Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat eselon II yang memiliki keinginan menjabat sebagai pj bupati atau wali kota.(Miki)
