HELOINDONESIA.COM - Pernyataan Gibran Rakabuming Raka, Paslon Nomor 2, dalam debat Cawapres yang menyebut Indonesia sudah swasembada beras pada tahun 2019 hingga 2022 mendapat reaksi.
Reaksi datang dari Ketua Bandan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/1/2024).
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan debat Capres dan Cawapres adalah ajang menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan sisi semata.
Baca juga: Tuai Kritikan saat Debat Cawapres, Ini Tanggapan Gibran
"Tetapi juga sebagai sarana mengehaui kualitas kejujuran dan kepemimpinan, sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkap data yang jujur," jelasnya.
Apalagi urusan beras ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadi tugas negara untuk mengatur.
"Menyangkut nasib jutaan petani, bahkan nasib rakyat ini karena menjadi beras sebagai makanan pokok. Bahkan bagi keluarga miskin beras menjadi sandaran hidup mati mereka," katanya.
Baca juga: Usai Debat Cawapres Akun Instagram Gibran Diserbu Netizen, Banyak yang Membuli ada yang Membela
Untuk itu Banggar DPR-RI sejak awal sudah menyepakati negara harus menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat.
Ketua Banggar Said Abdullah menyebut saat ini Indonesia ketergantungan impor terhadap kebutuhan bahan pokok masih terjadi.
Said lantas menyoroti adanya potensi sulitnya mendapatkan pasokan komoditi impor, imbas dari adanya gejolak di dunia internasional.
"Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya," ujar Said Abdullah keterangan sebelumnya.
Baca juga: Herman HN: Cak Imin Kuasai Substansi Debat, Optimis Raih 35 Persen Suara
Menurutnya saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan menggunakan Dolar AS yang sedang tinggi pula, itu yang dihadapi.
Lonjakan harga beras naik, kekeringan yang mendera berbuntut kenaikan harga beras hingga 27 persen, ini menuntun pada kondisi inflasi beras.
Said menilai, fenomena ini menjadi pertanda bahwa beberapa program pemerintah terkait pangan belum berjalan efektif.
Baca juga: Cak Imin Slepet 02 di Debat Cawapres: Ada yang Punya Lahan 500 Ribu Hektar, Nasib Petani Diabaikan
Dalam kasus beras, banyak sawah kekeringan, dan selama Agustus-September 2023 harga yang melonjak hingga 27 persen.
Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
"Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan," jelas Legislator Dapil Jawa Timur XI ini.
Dikatakan Said Abdullah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 hingga 2023 Indonesia selalu melakukan impor beras.
Misalnya pada tahun 2014 Indonesia masih mengimpor beras 844 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ton.
Selanjutnya pada tahun 2018 atau satu tahun menjelang pemilu 2019, Impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton pada sebelumnya hanya 305 ribu ton.
Impor beras terus terjadi hingga mejelang pemilu 2024, impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton merupakan impor terbesar sepanjang sejarah.
Menurut Said impor beras tidak bisa dikaitkan dengan bencana el nino karena tidak relevan.
Baca juga: Prabowo di Debat Capres Soal Alutsista, Netizen: Pesawat Mirage 2000-5 Usia 26 Tahun Bukan 15 Tahun
Memang benar pada tahun 2023 Indonesia diterjang el nino, hingga musim kering agak panjang, namun itu berlangsung kurang dari 4 bulan.
Memang saat itu ada kebutuhan pasokan untuk menutup kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila sawah gagal panen.
"Namun penyataannya jika terjadi gagal panen kebutuhan impor beras kok mencapai 3,06 juta ton pada tahun 2023?," tanya Said Abdullah.
Lebih jauh Said Abdullah mengajak membandingkan dengan pencapaian hasil panen padi tahun 2022 dan 2023.
Baca juga: Link Streaming Debat Capres Cawapres 21 Januari 2024, Tayang Sekarang!
Menurut data BPS tahun 2022 produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 54, 75 juta ton, sementara pada tahun 2023, hingga Oktober 2023 produksi GKG mencapai 53,63 juta ton.
"Data ini belum ditambahkan perhitungannya sampai Desember 2023. Artinya, produksi GKG sepanjang 2023 potensi lebih besar dari data rilis terakhir BPS," ungkapnya.
Pada tahun 2020 lalu, selaku Ketua Banggar, Said sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor.
Dia meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif.
Rekomendasi izin impornya sebesar 560 ratus ribu ton di ratas Kemenko Perekonomian, tetapi rekomendasi di Kementan mencapai 1,2 juta ton.
Dengan model itu menurut Said negara lebih banyak untung dan model perburuan rente pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi. **
