LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -
Pemkab Pesawaran tindaklanjuti surat Kementerian Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), No. B/3450/M.SM.01.00/2023 tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Awaludin, saat ini pihaknya telah meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pesawaran untuk menghitung kebutuhan CPNS dan PPPK.
"Ya, kita telah menggelar rapat bersama dengan OPD lain dipimpin pak Sekda Wildan, setelah menerima surat dari Kemenpan RB terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, untuk di Kabupaten Pesawaran," kata Awaludin, Rabu (17/1/2024).
Dikatakannya, semua itu dilakukan sebagai langkah untuk menentukan jumlah formasi perekrutan CPNS dan PPPK dilingkungan Pemkab Pesawaran.
"Kita targetkan waktu hingga tanggal 22 Januari 2024 mendatang, untuk OPD melakukan penghitungan kebutuhan sebelum kita usulkan ke Kemenpan RB pada tanggal 31 Januari 2024, karena nanti setelah data yang masuk ke kami, akan kita bahas juga bersama tim, untuk menentukan jumlah formasi yang akan diusulkan ke Kemenpan-RB," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan kebutuhan nasional akan ada pembagian kuota CPNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024 ini.
"Secara nasional dari kebutuhan itu 25 persen untuk CPNS dan 75 Persen PPPK, jadi nantinya CPNS itu bisa diikuti oleh peserta umum, termasuk honorer juga bisa memilih mau ikut CPNS atau PPPK," jelasnya.
"Untuk formasi yang akan dibuka, memang sebagian besar masih untuk pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis," tambahnya.
Awaludin menyebut, untuk jumlah tenaga honorer yang ada di Pemkab Pesawaran hingga saat ini jumlahnya terus berkurang. Karena kemarin ada honorer yang masuk PPPK, sedangkan untuk perekrutan honorer pihaknya juga sudah tidak ada penambahan, sesuai dari instruksi Pemerintah Pusat.
"Yang pasti, kami Pemerintah Daerah, selalu mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan honorer di Pemkab Pesawaran, tapi yang memang bertahap, karena kita juga terkendala dengan keterbatasan anggaran," pungkasnya. (Rama)
