LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Ketua DPRD Lampung tanggapi keluhan masyarakat melalui akun instagram miliknya @mingrum_gumay mengenai kebijakan distribusi informasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan melalui SPBU. Rabu (08/11)
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan efektifitasnya, tidak terhadap bagaimana cara pelaksanaan optimalisasi hanya melalui kajian teknis.
” SPBU itu tempat pengisian BBM, bagaimana mungkin orang akan memperhatikan dan mendengarkan informasi yang disampaikan, setelah mengisi lalu dia pergi, efektif atau tidak kira-kira kan begitu ” Ujar Mingrum
Baca juga: Mirza: Gibran ke Lampung, Sabtu, Ini Agenda Konsolidasi dan Temu Warga
Senior Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung bahwa kebijakan yang dikeluarkan bentuk penilaian bahwa OPD terkait tidak maksimal dalam melakukan upaya penyerapan pendapatan dari pajak kendaraan sehingga membuat kebijakan yang nyeleneh.
” Apa tidak ada cara lain selain di SPBU, tidak bisa menggunakan persuasif atau dor to door kepada wajib pajak, ini kan bicaranya kreativitas dan inovasi yang harusnya dilakukan OPD, kalau hanya sebatas itu saja, saya rasa harus di evaluasi ” Ungkapnya
Ia juga meminta OPD terkait harus menguasai dan memiliki BIG Data agar bisa melakukan penelahaan dan kajian tepat sasaran sehingga tidak melahirkan polemik ditengah masyarakat.
Baca juga: Bantu Korban Perang di Palestina, TNI Siap Kirimkan Kapal Rumah Sakit
” kalau kita gunakan teknologi berbasis database, mungkin cara yang dilakukan lebih elegant dan bermartabat kemudian kita korelasikan dengan sejumlah pihak bagaiamana merumuskan ini dengan efektif, sehingga tidak muncul polemik di tengah masyarakat ” Tutupnya
” Jadi ini bukan persoalan dukung mendukung, tapi efesien atau tidak, kita ingin peneyerapan nya optimal tetapi dengan cara-cara yang mengedepankan dan memperhatikan suasana kebatinan masyarakat saat ini ” Ujar Mingrum
ia juga menegaskan bahwa pembangunan provinsi Lampung memang harus didukung sejumlah upaya, terutama melalui pajak kendaraan, untuk itu karena ini perlu adanya kajian, survey pendapat melalui. (*)
