HELOINDONESIA.COM - Profesor Denny Indrayana membicarakan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tadinya bicara terkait hukum tata negara soal uji materi ke Mahkamah Konstituti (MK), yakni untuk syarat umur capres cawapres.
(Diskusi di luaran, ini disebut-sebut untuk memberi jalan Gibran Rakabuming untuk bisa maju menjadi capres atau cawapres.) PSI mengajukan uji materi ke MK itu untuk permohonan agar syarat capres atau cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Denny Indrayana mengaku setuju syarat umur itu diturunkan. Tapi, karena yang mengajukan uji materi adalam PSI, dugaan Denny Indrayana juga mengarah ke Gibran Rakabuming.
Hal-hal tersebut diungkap Denny Indrayana dalam ungahan di Twitter dengan judul: PSI, Jokowi, Cawapres Gibran = Tolak Dinasti! Menurut dia, hal tersebut terkait wawancara dengan dengan CNN TV soal pengujian syarat umur capres-cawapres yang dilakukan oleh PSI dan beberapa kader Gerindra.
Baca juga: Tetapkan Bulan Juli 2023 Sebagai Bulan Terpanas, PBB : Era Pendidihan Global Telah Tiba
Menurut Denny, debatnya dengan Wasekjen PSI, Mas Dede sebenarnya menarik, meskipun ada yang saya malas komentari. Biasalah, argumennya, ad hominem (lebih menyerang pribadi).
Biasa, tipikal kalau tidak bisa membantah logika, yang dilakukan, menyerang pribadi lawan bicara. Katanya, uji materi itu untuk memperjuangkan hak orang muda bisa jadi Presiden atau Wapres.
“Saya sih, maunya percaya. Tapi karena yang mengajukan PSI dan kader Gerindra, jadinya timbul tanda tanya. Tidak ada kebetulan dalam politik. Pengajuan syarat umur ke MK ini apakah bukan bagian dari skenario pasangan Prabowo-Gibran Jokowi?” ujar Prof Denny Indrayana.
Baca juga: Lima Wakil Indonesia Siap Tarung di Perempat Final Japan Open 2023
Katanya lagi, lanjutnya, Jokowi tidak tahu. Lagi-lagi kita tersenyum. PSI ini katanya tegak lurus pada Jokowi. Arti gampangnya: Manut apa kata Jokowi!
Jadi, anggaplah benar pengujian umur ini tidak koordinasi dengan Jokowi, dengan Presiden membiarkan saja, artinya langkah PSI sudah sejalan dengan kepentingan politik Jokowi. Begitu logikanya!
“Kalau Jokowi tidak setuju, tinggal bilang ke PSI, jangan uji ke MK, dan PSI akan: MANUT,” tandas Profesor yang kini mukim di Australia itu.
Baca juga: Babe Haekal Dukung Politik Jalan Tengah Prabowo, Karena untuk Satukan Bangsa yang Terpolarisasi
Nah, "manut" ini kekacauan logika selanjutnya. Manut kok ke penguasa? Tegak lurus kok ke Jokowi? Secara keilahian, tegak lurus dalam makna tauhid itu hanya pada yang Maha Kuasa. Kalau dalam bernegara, tegak lurus itu pada daulat rakyat, bukan kepada presiden, apalagi petugas partai!
Pada bagian ini dia menjelaskan, sebenarnya awalnya menaruh harapan kepada PSI yang diisi anak muda. Namun, kata dia makin ke sini, PSI makin kampungan, meminjam istilah Menko Luhut Binsar.
“Saya pernah menaruh harapan pada Jokowi, dan kecewa. Sama dengan pernah menaruh harapan kepada -- katanya -- partai anak muda: PSI. Tapi, makin ke sini, PSI makin, meminjam istilah Lord Opung: "Kampungan",” tandas Denny.
Partai muda kok manutan kepada penguasa? Orang muda itu harusnya bersikap kritis kepada kekuasaan, kepada penguasa. Bukan justru menjadi "Yes Man", manutan saja pada agenda politik kekuasaan Jokowi.
Manut kepada kekuasan kok mengaku-ngaku memperjuangkan hak orang muda, katanya!
Kemudaan itu bukan semata diukur dengan angka umur. Tetapi juga dengan semangat muda. Semangat muda yang kritis dan antikorupsi. Lah, Jokowi yang melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti, yang jelas koruptif, kok malah didukung PSI, partainya orang muda, katanya.
“Maaf, saya mendukung syrarat presiden diturunkan umurnya, tapi tidak mau dijadikan kendaraan syahwat politik Presiden Jokowi, oligarki, dan dinastinya, demi membuka peluang cawapresnya Gibran Jokowi,” ujar pakar hukum jebolan UGM itu.
Kalau PSI mau tegak lurus pada Jokowi, silakan. Sebenarnya nggak perlu jadi partai. Cukup jadi relawan saja. Relawan Jokowi, Gibran, dan Kaesang.
“Umur saya 50 tahun lebih, tapi saya menolak tegak lurus pada penguasa! Kekuasaan bukan untuk dipuja-puji, tetapi dikritisi. Apalagi kekuasan Jokowi yang koruptif dan membangun proyek dinasti-oligarki!” tandas Prof Denny Indrayana, pakar hukum tata negara. (*)
(Winoto Anung)
