HELOINDONESIA.COM - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyoroti kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa seluruh penyelenggara Pemilu tersebut harus menyadari jika masyarakat pada era digital lebih mudah mendapatkan informasi. Termasuk informasi tentang perilaku serta kinerja penyelenggara Pemilu.
Karena itu Heddy meminta KPU dan Bawaslu agar bekerja dengan cermat dan smart. Dia mengungkapkan, segala keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu tidak dapat jadi alasan untuk menjadi pembenaran jika terdapat kinerja yang kurang optimal.
"Yang penting (KPU dan Bawaslu) bekerja dengan cermat dan smart," kata Heddy melalui keterangan tertulis, pada Rabu (23/8).
Baca juga: M Junaidi Gantikan Raden M Ismail di DPRD Lampung
Dia mengakui semakkn banyaknya pengaduan yang diterima DKPP, bukan atas keteledoran, kemungkinan atas kesadaran masyarakat era media sosial yang semakin peka terhadap KPU dan Bawaslu. "Itu harus diperhatikan," terang Heddy.
Karena itu dia menyebutkan, suatu kewajaran jika akhirnya terjadi tingginya tuntutan terhadap standar profesionalitas, kredibilitas, serta kecermatan dari penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu agar memahami bahwa legitimasi Pemilu tidak hanya di saat pencoblosan atau hari pemungutan suara saja. Namun sudah dimulai sejak tahapan Pemilu dimulai pada Juni 2022 lalu.
Baca juga: Gawat, Indonesia Darurat Judi Online, Ismail Fahmi Temukan 4 Juta Web Judi Masuk Situs Pemerintahan
Sebab jika masalah sudah muncul sejak proses tahapan, Heddy khawatir muncul pandangan miring dari masyarakat terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
Sebaliknya, dikatakannya, ketika masyarakat sudah memandang prosed tahapan Pemilu sudah berjalan dengan baik, maka hal itu berpotensi mengarah ke legitimasi hasil Pemilu 2024.
"Dengan keterbukaan informasi dimana masyarakat bisa mendiskusikan segala hal di forum-forum medsos, di grup-grup WA. Namun dampaknya, dari suatu persoalam sudah dilakukan penghakiman sebelum diadukan ke DKPP," katanya.
Baca juga: Bawaslu : Kita Tunggu Laporan Calon yang Ingin Mengajukan Permohonan Sengketa
Heddy menambahkan, ada beberapa perkara yang diperiksa DKPP yang sejatinya adalah masalah keciul yang menjadi besar karena ramainya percakapan di media sosial.
Dia mencontohkan adalah penetapan orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk dalam dunia kepemiluan sebagai jajaran badan ad hoc. "Padahal hal ini murni terjadi karena ketidakcermatan dalam verifikasi data dan informasi tetapi isunya menjadi besar dan ramai diperbincangkan di daerah tersebut sehingga diadukan dan diperiksa DKPP,"paparnya.
Karena itu, dia menekam akan pentingnya menaikan standar kerja dan standar etik. Sebab dengan standar kerja biasa, pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu akan memunculkan persoalan-persoalan baru.
"Tidak bisa kalau (kerja) biasa-biasa aja. Standar etik harus ditingkatkan, standar kerja harus benar-benar makin tinggi," tutupnya
