Helo Indonesia

Rusak Netralitas, Baliho Prabowo dan Jokowi Didesak Diturunkan

Drajat Kurniawan - Nasional -> Politik
Senin, 20 November 2023 20:45
    Bagikan  
Baliho Prabowo dan Jokowi
Foto : Ist

Baliho Prabowo dan Jokowi - (Ist)

HELOINDONESIA.COM - Baliho dan poster pasangan capres-cawapres dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bertebaran menjelang pelaksanaan kontestasi Pemilu 2024.

Hal tersebut dinilai dapat mengganggu netralitas Pemilu 2024 mengingat sosok Presiden mencontohkan sikap netral dalam pesta demokrasi.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, meminta balih-baliho dan poster bergambar kontestan Pilpres seperti Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi seharusnya diturunkan selama bulan-bulan politik.

"Harusnya foto tokoh politik, kontestasi politik yang bersama Presiden Jokowi, sekalipun foto lama harusnya diturunkan atau di-take down. Apalagi saat ini tengah memasuki Bulan-bulan politik,” ujar Emrus kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (20/11).

Baca juga: Lisan Lampung Siap Kolaborasi Menangkan Prabowo – Gibran Satu Putaran

Menurut dia penempatan foto-foto tersebut dapat memengaruhi persepsi khalayak terhadap kontestasi politik.

"Misalnya saja terdapat baliho Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua umum Partai Siolidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pamgarep, anak bungsu Presiden Jokowi, yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya.

Emrus menilai seharusnya Presiden Joko Widodo menunjukkan simbol netralitas juga serupa dilakukan dalam kegiatan lainnya. Tidak hanya ketika mengundang tiga calon presiden ke Istana Negara, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Soal Pengundian Nomor Urut Hari Ini, Prabowo : Yang Baik Saja

"Idealnya tidak mencantumkan foto Bapak Presiden terutama para pendukung parpol bersama Prabowo-Gibran,” tuturnya.

Emrus berharap para kontestan Pemilu 2024 tidak semata menerapkan politik elektoral namun mengedepankan kekuatan ideologis, politik moral.

Menurutnya ketika kekuatan ideologis bertemu dengan kekuatan elektoral, harus dimenangkan oleh politik ideologis.

"Peristiwa tidak ideologis itu terjadi ketika MK memutuskan kepala daerah umur di bawah 40 tahun dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden. Setelah itu Gibran diumumkan menjadi Cawapres Prabowo," tandasnya