SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Pasca penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 November 2023, maka parpol peserta pemilu memiliki hak hukum untuk mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu apabila terdapat DCT yang tercoret / tidak ditetapkan bacaleg tersebut dalam DCT.
Dalam posisi tersebut parpol memiliki kepentingan untuk mendapatkan keadilan dengan menguji permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu. Karena Bawaslulah yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan sengketa proses pemilu, bukan Pengadilan Negeri, bukan PTUN, bukan Pengadilan Agama.
Namun Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki wewenangnya. Hal ini diatur dalam Perbawaslu No. 9 tahun 2022 tentang sengketa proses pemilu.
Baca juga: Santri Demak Berselawat, Galang Donasi dan Panjatkan Doa untuk Palestina
Menurut Naya Amin Zaini selaku Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kota Semarang, bahwa jangka waktu pengajuan sengketa proses pemilu diajukan paling lama 3 hari sejak ditetapkan oleh keputusan KPU, hal ini diatur dalam pasal 467 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017.
Sedangkan yang dimaksud 3 hari, kata dia, adalah hari kerja, maka hari pertama adalah hari Senin, kedua hari Selasa, ketiga adalah hari Rabu.
Maka maksimal parpol peserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu Batasan akhir adalah hari Rabu, 8 November 2023.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Jangan Coba-coba Intervensi Pemilu 2024
''Maka para caleg silahkah dapat melihat, mencermati, DCT yang diumumkan oleh KPU untuk memastikan bahwa Namanya ada tidak, nomor urutnya ada tidak, fotonya ada tidak yang tercantum dalam DCT tersebut. Hal ini penting sekali untuk dipastikan karena mempengaruhi surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan dan pengitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024”, ujarnya dalam keterangannya Rabu 8 November 2023.
Pembatalan DCT
Selanjutnya, dia mengatakan apabila setelah ditetapkan DCT terdapat caleg yang meninggal dunia, terbukti putusan pengadilan pelanggaran, adanya tindak pidana, diberhentikan oleh partai politik, dll maka dapat dilakukan pembatalan atau perubahan DCT, hal ini diatur dalam Pasal 87 PKPU No. 10 Tahun 2023.
Dijelaskannya, tahapan DCT ini sangat penting sekali bagi kepentingan parpol yang mengajukan para caleg-calegnya. Karena tahapan tersebut akan mempengaruhi dalam proses selanjutnya yakni tahapan kampanye untuk mengkampanyekan dirinya agar dapat dipilih oleh rakyat atau tidak.
'' Semoga proses tahapan pencalonan berjalan secara kualitas, integritas dan martabat,'' tandas mantan anggota Bawaslu Kota Semarang itu. (Aji)
