Helo Indonesia

Alokasi Dana Desa di Jatim Telah Mencapai 7,9 Triliun, Gubernur Khofifah Sebut Demi Kesejahteraan Rakyat

Edo - Nasional
Selasa, 26 September 2023 16:05
    Bagikan  
DESA WISATA
humas pemprov jatim

DESA WISATA - Salah satu Desa Wisata kawasan Pojon Kidul, Kabupaten Malang yang berhasil berkembang dari anggaran dana desa.

HELOINDONESIA.COM - Gebernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong penyaluran dana desa di seluruh wilayah daerah di Jawa Timur (Jatim).

Hal ini dipandang penting, karena manfaat dana desa sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Total alokasi dana desa 2023 di Jatim hingga kini sudah mencapai Rp7,9 trilliun yang diperuntukkan bagi 7.722 desa, dedangkan yang telah tersalurkan sebanyak 7.719 desa.

Baca juga: Inilah Fakta Peningkatan dan Penurunan Ekspor-Impor Jawa Timur Selama Bulan Juni dan Juli 2023

Hal itu berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Per 25 September 2023.

Penyaluran dana desa Provinsi Jatim tahun 2023 telah mencapai sebesar Rp6,4 Trilliun atau secara persentase 80,54 persen, dari 7.719 Desa.

"Ini adalah wujud komitmen kami untuk mempercepat penyaluran dana desa. Karena dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Arema FC Segera Pindah Homebase, Mengintip Stadion di Sekitar Malang, Gelora Delta Sidoarjo dan Supriadi Blitar Bisa Jadi Opsi

Selain itu, lanjut Khofifah, dari 7,9 Trilyun Dana Desa tersebut sebagian diantaranya disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp1,109 Trilyun.

Penyaluran BLT Dana Desa di Jawa Timur berdasarkan data OM-SPAN per hari ini, Senen tanggal 25 September 2023 sudah cukup signifikan mencapai sebesar Rp 786,3 miliar.

"Artinya secara persentase capaian penyaluran BLT Dana Desa sudah mencapai 70,87 persen dari total BLT dana desa sebesar Rp. 1,109 Trilyun yang dialokasikan, terang Khofifah.

Penyaluran BLT Dana Desa ini telah dilakukan oleh 30 kabupaten/kota di Jatim di 7.719 Desa. Serta diserahkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Cocok Buat yang Suka Traveling, MChaos Rilis Powerbank Dapat Digunakan Sambil Berjalan

Hingga saat ini penyaluran dana desa maupun BLT Dana Desa terus dimaksimalkan di kabupaten kota di Jatim.

Namun berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, tercatat ada tiga desa di Jatim yang tidak dapat menyalurkan Dana Desa tahun 2023.

Yaitu dua desa desa di Kabupaten Sidoarjo (Desa Besuki dan Desan Pejarakan Kecamatan Jabon) yang tidak disalurkan karena penggabungan Desa.

Baca juga: Kota Madiun Kini Manfaatkan Bengawan Madiun, Sebagai Destinasi Wisata Edukasi Kali Madiun

Serta satu desa di Kabupaten Jember (Desa Pocangan Kecamatan Sukowono) karena keterlambatan pengajuan penyaluran Dana Desa.

Sementara untuk BLT Dana Desa terdapat 3 desa yang tidak dapat menyalurkan, yakni dua desa desa di Kabupaten Sidoarjo (Desa Besuki dan Desa Pejarakan Kecamatan Jabon) yang tidak disalurkan karena penggabungan Desa.

Dan Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban karena berdasarkan hasil musyawarah desa tidak terdapat KPM yang sesuai kriteria untuk menerima BLT.

Baca juga: Gawat! Sebanyak 33 Ribu Lebih Warga di Pasuruan Kesulitarn Air Bersih, Begini Upaya Gubernur Khofifah

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih pada seluruh kepala daerah yang telah maksimal melakukan percepatan penyaluran dana desa.

Juga apresiasi pada seluruh perangkat desa di Jatim yang telah optimal menggunakan dana desa untuk penyejahteraan warga Jatim.

"Kami berterima kasih pada bupati/ wali kota yang telah memaksimalkan penyaluran dana desa maupun BLT Dana Desa. Semua sinergitas yang kita lakukan ini insyaAllah akan semakin mendorong percepatan penyejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.

Baca juga: Kebakaran Gunung Arjuno dan Bromo, Bupati Pasuruan Minta Penambahan Pemadaman Dengan Water Boming

Sebagaimana diketahui, dana desa digulirkan untuk melakukan percepatan pencapaian aksi Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) meliputi Pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Dana desa bisa digunakan untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama pengembangan desa wisata.

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama. Serta digunakan untuk pencegahan dan penurunan stunting.**