HELOINDONESIA.COM - Menko Polhukam Mahfud MD melarang Menteri dan jenderal untuk memberikan langsung terhadap kerja-kerja PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam saat membuka acara Green Financial Crime (GFC) Fair dalam rangka perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-21 di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis.
Menurut Mahfud MD, apa yang dikatakan itu disampaikan kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia meminta Kepala PPATK itu agar bekerja secara professional, tegas, dan tidak bisa intervensi oleh siapapun.
“Baik menteri, jenderal, atau siapapun, tidak boleh memberikan arahan langsung terhadap kerja-kerja PPATK. Hanya presiden yg boleh memberi arahan langsung,” ujarnya.
Baca juga: Lionel Messi Dipastikan Jalani Debutnya Bersama Inter Miami Hari Jumat Ini
Menurut Menko Mahfud MD yang boleh memberikan arahan adalah Presiden, Menteri dan jenderal dilarang.
“Selain Presiden, seluruh koordinasi TPPU itu tidak boleh didikte siapa pun, dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua Satgas TPPU,” ungkapnya.
Selanjutnya, Menko Mahfud MD berharap Gerakan Nasional APU-PPT dapat makin memperkuat hubungan kerja sama.
Baca juga: Terungkap Ternyata Olahraga Bisa Mencegah Kanker, Begini Penjelasanya
“Ke depan, saya berharap Gerakan Nasional APU-PPT dapat semakin memperkuat hubungan kerjasama, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko TPPU,” kata Menko Polhukam Mahfud MD. (*)
(Winoto Anung)
