HELOINDONESIA.COM - Presiden Jokowi saat ini sedang berkunjung ke Australia untuk kunjungan kenegaraan. Prof Denny Indrayana yang juga tinggal di Australia, ternyata menyambut dengan unggahan di twitter, yakni membahas laporan sebuah majalah yang kovernya berjudul, Ekspansi Politik Dinasti Jokowi.
Menurut Dennya Indrayana, judul dan yang dibahas majalah tersebut bukan isu baru sebenarnya, tapi memang makin merisaukan, dan harus terus masif diteriakkan.
Yang dibahas Denny Indrayana, soal dinasti itu. Menurutnya, yang dibangun keluarga Jokowi bukan hanya dinasti politik, tetapi juga dinasti bisnis.
“Sebenarnya bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis. Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela,” tulis Denny Indrayana.
Baca juga: Mengikuti Jejak Anies Baswedan di Tanah Suci, Napak Tilas Nabi Muhammad di Jabal Nur Pada Malam Hari
Menurut sang profesor hukum tata negara ini, dinasti politik dan dinasti bisnis ini telah meruntuhkan janji memberantas KKN.
“Ekspansi sang Anak dan Menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan,” katanya.
Harusnya Jokowi Cawe-cawe.
Lantas, Denny Indrayana kembali ke bahasan yang kemarin-kemarin, yakni soal cawe-cawe Jokowi. Menurut dia, harusnya Jokowi cawe-cawe menolak pelemahan KPK. Menolak RUU Pelemahan KPK. Melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan. Menolak rekayasa tes TWK yang memecat Novel Baswedan dkk.
Ditegaskan pulam harusnya Jokowi cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. “Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan memPerpukan UU Ciptaker,” ujarnya.
Baca juga: Ricuh, Pengawal Panji Gumilang dengan Awak Media di Bareskrim
Tak lupa, Denny menyinggung soal pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko, dan harusnya Jokowi tidak membiarkan Upaya itu. “Harusnya Jokowi cawe-cawe tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat,” ujarnya.
Ditegaskan pula, harusnya Jokowi cawe-cawe melarang anak dan mantunya tidak dulu masuk ke dalam pilkada, karena merusak pertandingan hanya menjadi "permainan bola gajah" pura-pura berkompetisi, padahal pemenang sudah ditentukan sebelumnya.
“Harusnya Jokowi cawe-cawe, melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah. Karena suntikan modal atau kongsi bisnis demikian sebenarnya adalah potret telanjang dari tindak pidana korupsi trading in influences atau minimal suap, melalui anak-anak Presiden,” ujarnya.
Denny Indrayana juga mengatakan, harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk TIDAK cawe-cawe memaksakan hanya dua capres di Pilpres 2024, apalagi dengan menghalalkan segala cara yang melanggar etika politik dan konstitusi.
Baca juga: Menpora Dito Berharap Klarifikasinya Bisa Mempercepat Tindaklanjut Kasus BTS
“Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?” ujar Denny Indrayana mengakhiri dengan satu pertanyaan. (*)
(Winoto Anung)
