HELOINDONESIA.COM - Partai Demokrat menanggapi pernyataan Presiden Jokowi di hadapan massa Musra (Musyawarah Rakyat) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 14 Mei, soal kriteria pemimpin yang harus kuat dan berani, juga harus mencintai rakyatnya.
“Luar biasa pidato Bapak Jokowi di hadapan peserta Musra, jelas dn terang utamanya soal kriteria Capres 2024,” kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman, 15 Mei.
Menurut Benny, dari diksi yang digunakan jelas sekali, Jokowi ingin presiden penggantinya adalah tokoh yang punya keberanian dan mampu melakukan perubahan dan perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kriteria lanjutnya, tulis Benny K Harman di twitter, calon itu sosok yang mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati dan yang mengerti kebutuhan rakyatnya? Siapa yang dimaksud? Tunggu di TPS pada 14-02-2024 nanti,” tulisnya.
Baca juga: Pilpres Turki, Erdogan Unggul Tapi Masih di Bawah 50 Persen, Kilicdaroglu Yakin Putaran Kedua Menang
Dalam pembicaraan yang beredar di kalangan Musra, mereka mengajukan tiga nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Siapa di antara ketiga nama tersebut yang diajukan Jokowi? Ternyata dia tigak mengungkap, dan politisi Partai Demokrat itu pun belum mengungkap.
Tanggapan Ketum Demokrat AHY
Pada kesempatan pidato di depan Musra, Jokowi juga mengaku menerima masukan nama-nama yang disodorkan hasil penjaringan Musra yang digelar 29 kali, teramsuk di Hongkong.
Presiden Jokowi mengaku mendapat surat, namun belum dibuka. Di sisi lain Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak punya hak konstitusional untuk mengusung capres. Namun, ia bakal membisikkan nama capres ke partai politik.
"Bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang juga koalisinya belum selesai," ungkap Jokowi.
Baca juga: Grand Final Indonesian Idol 2023, Duo Hijabers Salma dan Nabilah akan Lantunkan Lagu Dewa 19
Menanggapi Jokowi akan memberi bisikkan kuat ke parpol, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan setiap warga negara, termasuk Jokowi, berhak punya pilihan capres. Namun, ia khawatir hal itu menimbulkan ketidakadilan dalam pilpres.
"Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tetapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat, dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang," kata AHY di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/5).
AHY juga mengingatkan Jokowi bahwa urusan kebangsaan bukan hanya pemilu. Menurutnya, masih ada isu-isu kemiskinan sampai keadilan yang perlu perhatian Jokowi.
AHY mengajak semua pihak untuk tak melupakan urusan kebangsaan karena pemilu. AHY pun mengajak semua pihak mengawal proses demokrasi yang berlangsung.
"Silakan kalau beliau (Jokowi) punya pilihan-pilihan, tetapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua," ucap AHY. (*)
(Winoto Anung)
