JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Pencurian air dan kebocoran atau Non Revenue Water (NRW) yang dialami Perumda PAM (Perumda Air Minum) Jaya, cukup parah. Tertinggi di antara negara-negara dunia, sekitar 46,5 persen. Padahal, NRW yang normal berkisar 20 persen.
"Cara mengatasinya menelan dana besar sekali. Pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar 6,3 triliun rupiah," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi kepada wartawan usai kunjungan kerja meninjau pembangunan fasilitas Water Treatment Plan (WTP) Buaran III di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, pada Rabu (26/6/2024).
Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Seperti bekerja sama dengan Palyja dan Aetrae sejak tahun 1997. Namun, setelah kontrak berakhir pada 2023 lalu dan kedua perusahaan asing tersebut hengkang, kebocoran tak kunjung membaik.
Menurut Rasydi, kebocoran air di Jakarta disebabkan dua faktor utama. Pertama, kondisi pipa jaringan air di Jakarta sudah tua dan harus diganti. Kedua, disebabkan aksi pencurian air dengan berbagai modus.
Baca juga: Gempa Tektonik M5,3 Mengguncang Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Tanpa Potensi Tsunami
"Diharapkan pada tahun 2030, NRW-nya dari 46,5 persen menjadi 27 persen dengan mengeluarkan dana Rp 6,3 triliun,” ungkap Rasyidi.
