HELOINDONESIA.COM - Partai Golkar bergolak, ada isu berembus untuk menggelar Munaslug guna menggusur Airlangga Hartarto. Hal ini karena Airlangga Hartarto belum juga mendapat perahu untuk maju sebagai capres atau nyapres. Maka kader senior bangkit memberi ultimatum.
Sebenarnya, Partai Golkar adalah parpol yang paling duluan membentuk koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan tiga parpol yakni Golkar, PAN, dan PPP. Namun, dalam perjalanan, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, parpol terbesar di koalisi KIB, belum ada tanda-tanda diputuskan menjadi capres dari KIB.
Setahun terbentuk, KIB tidak menghasilkan kemajuan. Saat dibentuk, ada spekulasi bahwa Koalisi KIB ini untuk perahu Presiden Jokowi untuk melenggang maju untuk periode ketiga, selain juga untuk mempersempit Anies Baswedan agar tidak mendapat perahu koalisi, sebab saat itu Nasdem masih cukup rapat di kabinet Jokowi.
Soal presiden tiga periode, saat itu memang lagi kencang isu soal Presiden tiga periode. Bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto menyuarakan presiden tiga periode tersebut. Juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ketiganya bersuara sama.
Baca juga: Nasdem Pilih GBK Ketimbang JIS untuk Menggelar Acara Akbar, Begini Kata Anies
Bahkan, suara itu dibawa ke Senayan, menjadi pembicaraan di kalangan anggota DPR/MPR. Sampai wacana konstitusional atau inkonstitusional menjadi wacana, tak lain untuk memperjuangkan presiden tiga periode.
Wacana saat itu terlihat mereka seperti ingin memberikan jalan untuk Presiden Jokowi untuk tiga periode. Perbincangan sudah sampai kepada rencana amandemen UUD 1945. Di balik itu terlihat, betapa lemahnya para anggota DPR/MPR di hadapan Jokowi.
Itulah bagian dari perjalanan koalisi KIB, yang kono katanya akan digunakan Presiden Jokowi untui tiga periode. Namun, setelah rencana tiga periode dimentahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sejak itu rencana amandemen UUD 1945 menjadi surut. Wacana presiden tiga periode juga mulai teredam.
Baca juga: Ramaikan Apel Siaga Perubahan di GBK, Nasdem Ponorogo Bawa Lima Rombongan Reyog
Namun, spekulasi bergeser. KIB disebutkan akan menjadi kejdaraan bagi Ganjar Pranowo yang diendorse oleh Presiden Jokowi. Itu kalau Ganjar Pranowo tidak dicapreskan oleh PDIP.
Ternyata, Ganjar dicapreskan PDIP, tapi ternyata tidak juga datang kabar bahwa KIB untuk perahu berlayarnya Airlangga Hartarto. Sudah begitu, PPP membelot, ikut bergabung PDIP untuk mencapreskan Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, PPP yang berharap Sandiaga Uno bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, ternyata zonk pula. Padahal Sandiaga Uno menurut politisi PPP Romahurmuziy, diendorse Presiden Jokowi, namun kabarnya ditolak Megawati.
Baca juga: Tanggapan Mahfud MD Soal Penolakan UU Kesehatan
Setelah PPP membelot, Golkar dan Airlangga Hartarto menjadi ter bingung-bingung, karena KIB tinggal dua parpol, yakni Golkar dan PAN. Belakangan PAN juga sudah mencoba mencari koalisi lain, ketua umumnya sempat bertemu Megawati (PDIP), tapi tampaknya hasilnya kurang mengecewakan. PAN juga mendekati Gerindra (Prabowo).
Airlangga Hartarto mencoba menggoda Partai Demokrat untuk bergebung dengan koalisi yang dibentuknya. Ternyata, AHY dan Partai Demokrat kuat iman politiknya. Misi Airlangga untuk menarik Demokrat belum berhasil.
Karena perjalanan politik Golkar menuju Pilpres 2024 kurang ada gairah yang menggembirakan, muncullah dari Dewan Pakar Partai Golkar, suara untuk menggelar Munaslub guna menggusur Airlangga hartarto. Hal itu disuarakan oleh anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam.
Baca juga: Partai Gelora Optimis Lolos ke DPR, Target Tidak Tinggi-tinggi yang Penting Raih Minimal 4 Persen PT
Dia disambut para senior Golkar, seperti Zainal Bintang dan Lawrence T. P. Siburian, dan sejumlah tokoh senior lainnya, yang menegaskan perlunya Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto yang belum juga mampu mendapatkan perahu untuk maju sebagai capres.
Namun, selang sehari muncul bantahan dari Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, bahwa tidak usulan Munaslub. Agung menuding ada penumpang liar yang ingin mengganggu soliditas Partai Golkar.
Meski ada bantahan Dari Ketua Dewan Pakar tersebut, toh nyatanya juga tidak memunculkan stimulus buat Airlangga Hartarto untuk bisa nyapres.
Baca juga: Wali Kota Medan Minta Polisi Tembak Mati Begal, Komisi III DPR: Negeri Ini Ada Hukumnya Bung
Kalau dirunut dari pembicaraan dari atas, maka pengaruh cawe-cawe Presiden Jokowi kepada parpol-parpol di koalisi pemerintahannya, terlibat membatasi ruang gerak masing-masing parpol untuk menentukan koalisi. Yang pernah terucap oleh Jokowi, parpol di koalisi pemerintahan diharapkan meneruskan program pemerintahannya.
Ini berarti permainan politik Jokowi mempersempit ruang gerak masing-masing parpol untuk membentuk koalisi. Lima parpol itu tak berani bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengajukan Anies Baswedan sebagai capres.
Dengan kondisi setelah cawe-cawenya Jokowi, maka Airlangga juga menjadi sempit ruang geraknya untuk berkoalisi. Ditambah karena takutnya Airlangga kepada Jokowi. Sehingga hingga kini belum mendapatkan perahu untuk maju menjadi capres.
Baca juga: Baliho Bergambar Anies-AHY Bertebaran, Ini Jawaban AHY Kalau Tidak Jadi Cawapres?
Seperti kata Ridwan Hisyam, peluangnya hanya dengan PAN, itu pun belum pasti. Permainan politik Jokowi yang tampak kurang menghormati otonomi politik masing-masing parpol, menjadikan partai-partai terkekang, dan termasuk Airlangga Hartarto yang terkena dampaknya. (*)
Olah: Winoto Anung, wartawan HeloIndonesia.com.
