LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Lampung, mengajak seluruh lapisan masyarakat Bumi Ruwa Jurai untuk bergotong royong dan bersinergi menekan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung.
PDI Perjuangan Lampung berpandangan, saat ini angka rerata kemiskinan di Provinsi Lampung terbilang cukup tinggi, tercatat menyentuh angka 11,44 persen. Saat yang sama, logis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung tercatat masih rendah.
PDI Perjuangan Lampung, juga meyakinkan rakyat khususnya wilayah setempat bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, telah memerintahkan tiga pilar partai, yaitu fungsionaris, eksekutif, dan legislatif partai di wilayah kerja provinsi ini untuk menekan angka kemiskinan itu, dan meningkatkan IPM Provinsi Lampung sebab itu merupakan tugas bersama.
Demikian tiga pointers atribusi politik PDI Perjuangan Lampung, melalui Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Sutono, dirangkum, yang menyampaikannya pada forum Sarasehan Peringatan Puncak Bulan Bung Karno DPD PDI Perjuangan Lampung, tema "Kepalkan Tangan Persatuan Untuk Indonesia Raya: Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara", di Aula DPD PDI Perjuangan Lampung, Jl Soekarno-Hatta 109, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandarlampung, pada Jumat 30 Juni 2023.
Baca juga: Gubernur Arinal Buka Festival Wisata Hutan Lampung Tahun 2023
Sutono, asal Karang Anyar Jawa Tengah, mantan Sekdaprov Lampung 2016-2018, mantan Cawagub pasangan Herman HN pada Pilgub Lampung 2018, kini bacaleg DPRD Provinsi Lampung Pemilu 2024 dapil Lampung Tengah bareng Mingrum Gumay, pidatonya menyebutkan sarasehan dihelat sekaligus sebagai konsolidasi nasional guna membahas persoalan fakir miskin dan anak terlantar, yang harus dipelihara oleh negara.
"Karena, angka kemiskinan di Provinsi Lampung terbilang cukup tinggi, tercatat menyentuh 11,44 persen. Kami sebagai kader PDI Perjuangan mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong, menekan angka kemiskinan khususnya di Lampung,” kata dia, pasalnya.
Dari itu, selain pula melihat IPM Lampung masih tergolong rendah, Sutono meminta semua pihak untuk saling bersinergi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, sekaligus meningkatkan IPMnya.
“Tugas kita semua bersinergi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Kami juga ingin yakinkan rakyat khususnya di Lampung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah perintahkan tiga pilar PDI Perjuangan yaitu fungsionaris, eksekutif, dan legislatif partai, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, karena ini tugas kita bersama," lugasnya.
Baca juga: Besak Untap
Sutono, tidak sedang asal bunyi. Kendati tak seutuhnya, dia mengutip data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data terbaru mengenai penduduk miskin di Indonesia yang terbaru dirilis pada 16 Januari 2023, data periode Maret-September 2022.
Seperti dikutip, sebagaimana diakses ulang dari Bandarlampung, pada Sabtu (1/7/2023), Lili Retnosari, Statistisi di Seksi Statistik Kemiskinan BPS, dalam kolomnya, "Naiknya Angka Kemiskinan" [detik.com, Jumat, 27 Januari 2023] merinci persentase dan jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta orang, meningkat 0,03 persen poin atau sekitar 0,20 juta orang dibanding Maret 2022. Namun, dibanding angka September 2021, persentase penduduk miskin sebenarnya alami penurunan 0,14 persen poin atau berkurang 0,14 juta orang.
BPS merilis, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.
Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan September 2022 meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022).
Baca juga: Paman Ipar Cabuli Keponakan Berusia 7 Tahun Lima Kali, Korban Diberi Uang Rp 2.000
Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).
"Jika kita lihat berdasarkan daerah, tingkat kemiskinan September 2022 baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, sama-sama mengalami peningkatan dibanding Maret 2022. Di perkotaan, jumlah orang miskin bertambah 0,16 juta orang. Pada periode yang sama, di perdesaan, jumlah orang miskin bertambah sekitar 0,04 juta orang," tulis Lili.
Peningkatan angka kemiskinan itu, ujar ia, tentu menarik perhatian. Pasalnya, sejak Maret 2021 hingga Maret 2022 lalu, angka kemiskinan sudah berhasil ditekan kembali pascakenaikan akibat pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan yang sempat mencapai dua digit lagi yakni sebesar 10,19 persen, September 2020, sudah berhasil menurun kembali sampai 9,54 persen, Maret 2022.
"Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, BPS juga menghasilkan indikator lain terkait kemiskinan yang memang harus diperhatikan," ujar Lili.
Baca juga: Panji Gumilang Jadi Tersangka Penistaan Agama
Terdapat dua indikator. Pertama, indeks kedalaman kemiskinan, yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Kedua, indeks keparahan kemiskinan, yakni Indeks kedalaman kemiskinan angka yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
"Pada September 2022, kedua indeks tersebut mengalami penurunan dibanding kondisi Maret 2022. Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan," bedah Lili mencerahkan.
Dalam mengukur kemiskinan, imbuh Lili, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yang mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality terbitan World Bank (Bank Dunia).
Baca juga: Di Google Maps, Gedung DPR Berubah Nama Kandang dan Peternakan Tikus
"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan."
Lili menerangkan, Garis Kemiskinan (GK), mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
GK terdiri dari GK makanan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kkal (kilo kalori) per kapita per hari. Dan, GK non-makanan, nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok non makanan.
"September 2022, GK nasional sebesar Rp535.547 per kapita per bulan," tulis Lili, mengimbukan jika dilihat dari komponen penyusunnya, peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibanding peranan komoditas non makanan. GK makanan pada September 2022 sebesar Rp397.125,00 menyumbang 74,15 persen terhadap GK, sedangkan GK non-makanan sebesar Rp138.422,00 menyumbang 25,85 persen.
Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Berarti, besarnya GK per rumah tangga miskin rerata sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan. Angka ini turun 2,99 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.395.923/bulan.
Baca juga: Presiden Jokowi Makin Gak Nyaman dengan Menhan Prabowo, 10 Masalah ini jadi Penyebabnya
Lili merincikan analisa dengan merangkum delapan fenomena yang mempengaruhi naiknya tingkat kemiskinan pada September 2022 dibandingkan kondisi Maret 2022.
Pertama, adanya penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax (non-subsidi). Kedua, tingkat inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen secara month to month (m-to-m) dan 5,95 persen secara year on year (y-o-y).
Ketiga, secara quartal to quartal (q to q), pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan 3-2022 yakni sebesar 1,81 persen. Sementara, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh melambat, yakni turun sebesar 0,11 poin persen.
Keempat, periode Maret-September 2022, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,46 persen), gula pasir (2,35 persen), tepung terigu (13,97 persen), cabai merah (42,60 persen), dan telur ayam ras (19,01 persen). Nun demikian, terdapat beberapa komoditas mengalami penurunan harga, antara lain daging ayam ras (1,78 persen) dan minyak goreng (0,48 persen).
Kelima, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau turun 0,63 persen poin dibanding Agustus 2021 (6,49 persen). Keenam, proporsi pekerja penuh pada Agustus 2021 sebesar 68,46 persen atau meningkat dibanding Agustus 2021 (64,30 persen).
Ketujuh, rata-rata upah buruh Agustus 2022 meningkat 12,22 persen dibanding Agustus 2022, meski pun masih terdapat penduduk usia kerja terdampak pandemi pada Agustus 2022 yaitu 4,15 juta orang.
Kedelapan, adanya pemberian kompensasi penyesuaian harga BBM berupa kenaikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp150.000 per bulan; subsidi upah Rp600.000 per pekerja; serta subsidi transportasi angkutan umum ojek online dan nelayan.
"Masalah kemiskinan masih menjadi hal yang sangat krusial. Kepedulian dari seluruh pihak untuk memerangi kemiskinan tentu sangat diperlukan. Peduli dengan data yang ada, bisa menjadi salah satu bentuk awal partisipasi untuk mengatasi," kata presisi, Lili Retnosari.
Baca juga: Gerindra Akan Objektif Terkait Caleg yang Pernah Diperiksa Kasus Asusila
Dengan catatan, belum meliputi empat daerah otonom baru di Pulau Papua yang baru disahkan Desember 2022, ada pun perinci, 15 provinsi termiskin dari 34 provinsi se-Indonesia kurun Maret-September 2022 berdasar data rilis BPS 16 Januari 2023 (dalam persen) adalah Papua 26,80 persen, Papua Barat (21,43), Nusa Tenggara Timur (20,23), Maluku (16,23), Gorontalo (15,51), Aceh (14,75), Bengkulu (14,34), Nusa Tenggara Barat (13,82), Sulawesi Tengah (12,30), Sumatera Selatan (11,95), Sulawesi Barat (11,92), Daerah Istimewa Yogyakarta (11,49) Lampung (11,44), Sulawesi Tenggara (11,27), dan Jawa Tengah (10,98).
Lampung, termiskin ke-13 di Indonesia. Terkait isu fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, sebagaimana menjadi amanat konstitusi, menjadi pula subtema puncak raya taja konsolidasi politik prapemilu 2024 ini di Lampung, yang juga masih diganduli statistik kemiskinan absolut rakyatnya yang cukup kentara. Itu.
"Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk itu hari ini kita akan membahas dan mencarikan solusi terkait persoalan fakir miskin dan anak terlantar di Provinsi Lampung," kata pemantik Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Dr Donald Harris Sihotang, pemandu sarasehan, Jum'at.
Tema ini dipilih banteng Lampung guna kembali dibunyikan melalui sarasehan ini, taja pamungkas kegiatan tahunan partai, Puncak Bulan Bung Karno tahun ini, sebulan penuh sejak gong peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, aneka lomba: pidato, paduan suara, karya tulis, festival kuliner, dan Rakernas 2023, serta mahapuncak apel akbar sekaligus konsolidasi nasional 100 ribu kader PDI Perjuangan se-Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada 24 Juni 2023 lalu.
Baca juga: 6 Cara Menjaga Kesehatan Mata Agar Tetap Sehat
Taja konsolidasi politik terbesar kedua, yang kebenaran klaimnya oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto 21 Juni 2023 kontan terbukti, usai puncak konsolidasi politik pengenalan logo baru banteng bulat bersatu, 100 ribuan kader PDI Perjuangan jelang pemilu, pada 14 Februari 1999 silam.
Taja konsolidasi politik PDI Perjuangan, the ruling party, partai politik pemenang Pemilu 1999, 2014, dan 2019 ini, pimpinan Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima Indonesia, putri Sang Proklamator, Presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Sekadar pengingat, satu saat, tepatnya pada 23 Oktober 1946, Bung Karno pernah menuliskan satu petuah yang begitu dalam menggugah, "Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin."
Sang putri, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tak luput bayang, dalam penggalan pidato ia pada Peringatan Puncak Bulan Bung Karno, 24 Juni lalu itu.
"Karena apa kata Bung Karno, di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartaian berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin," jala Mega mengeram mengarat bak alarm.
Setidaknya, bahwa kapitalisme canggih apa pun, dan bahwa megaproyek proletarisasi, pemiskinan massal rakyat selama apa pun, bagi Pancasila adalah barang haram.
Jangan sampai, di negeri permai ini, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. (Muzzamil)
