HELOINDONESIA.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan pembelaannya terkait langkah Presiden Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol pendukung pemerintahan di Istana Negara.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan pembelaannya terkait langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol pendukung pemerintahan di Istana Negara.
Hasto mengatakan bahwa Presiden Jokowi bukan bermaksud cawe-cawe, bukan politik praktis, melainkan berupaya membangun proses dialog dengan enak ketuam umum parpol tersebut.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, karena rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin 8 Mei.
Hasto menegaskan Presiden Jokowi pada pertemuan tersebut tidak menyinggung soal politik praktis.
Menurut Hasto, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP itu tidak berusaha memaksakan konsolidasi politik di antara para ketua umum parpol pendukung pemerintahan saat ini.
Hasto mengatakan bahwa Presiden Jokowi di hadapan para ketua umum parpol justru menyampaikan soal tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan dari aspek demografi dan pertarungan hegemoni, bagaimana penxapaian yang dilakukan Bapak Jokowi.
"Bukan upaya suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menggambarkan tantangan. Tapi menyampaikan apa tantangan bangsa ini ke depan, sehingga menciptakan suatu gambaran para ketua umum parpol terhadap tantangan ini ke depan, sehingga tidak ada intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," katanya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kesinambungan atas berbagai capaian selama pemerintahan Presiden Jokowi.
“Bagaimana dan apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujar Hasto.
Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum parpol pendukungnya di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei lalu. (*)
(Winoto Anung)
