DEMAK, HELOINDONESIA.COM - Mendapati sekitar 30 persen warganya terkategori prasejahtera, tentunya menjadi 'Pekerjaan Rumah' yang harus segera dikerjakan Pemerintah Desa (Pemdes) Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jateng.
Maka begitu diketahui informasi adanya program bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (PB RTLH) dari Pemkab Demak, Kepala Desa Bango Kasman bergegas mendaftarkan warganya.
"Salah satu syarat mendapatkan bantuan PB RTLH adalah calon penerima masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka itu bersama perangkat desa yang menangani, kami segera melakukan penyisiran siapa saja yang terkategori tinggal di RTLH," ujarnya, didampingi Kepala Dukuh Bango Dwi Kismiati.
Setelah dilakukan seleksi, diusulkanlah 40 nama. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat dalam kegiatan swakelola berbasis masyarakat, hanya dua nama memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PB RTLH Kabupaten Demak 2023. Mereka adalah Sukarman dan Abu Mansyur, keduanya warga RT 01 / RW l Desa Bango.
"Meskipun hanya dua warga kami yang lolos persyaratan untuk menerima bantuan PB RTLH, namun kami sangat berterimakasih pada pemerintah daerah. Setidaknya ada dua di antara ratusan yang terentaskan dari RTLH," imbuhnya.
Semangat Gotong Royong
Terlebih adanya bantuan PB RTLH tersebut, tak hanya dua warga pra-sejahtera terentaskan dengan dimilikinya tempat tinggal yang layak huni, namun ada pula nilai sosial positif lainnya yang kembali tumbuh. Yakni semangat gotong-royong yang di era modern ini nyaris punah oleh kesibukan pribadi dan aneka kemudahan teknologi.
"Seiring nilai manfaat yang kami peroleh dengan diberikannya bantuan RTLH ini, kami berharap bantuan ini berkelanjutan. Khususnya di Desa Bango semoga bisa ditambah lagi penerima manfaatnya," kata Kades Kasman.
Saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pembangunan baru RTLH di Desa Bango, Koordinator TFL BP RTLH APBD Kabupaten Demak Sunoko menjelaskan, anggaran BP RTLH yang diberikan senilai Rp 15 juta. Secara terperinci dioeruntukkan membeli material Rp 13 juta, selain itu Rp 1,6 juta untuk padat karya, serta Rp 400 ribu untuk administrasi.
"Karena setelah selesai pembangunan harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Untuk membuat LPJ tersebut, penerima manfaat akan didampingi perangkat desa atau kami dari tim TFL," ujarnya.
Selain itu, bantuan diberikan utuh tanpa potongan kepada penerima manfaat. Bahkan tidak ada pajaknya serupiah pun. Hanya saja realisasi bantuan ada tenggang waktunya. Yakni maksimal 60 hari sejak bantuan diterima. (Jati)
