JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Hampir seratus persen, persisnya 84,75 persen, layanan di pemerintahan lumpuh akibat Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 terkena serangan siber ransomware. Hacker tersebut meminta tebusan sebesar 8 juta US dolar atau Rp 131 miliar agar akses data terbuka kembali dan situs layanan pemerintah berfungsi kembali. Namun, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menolak memberi uang tebusan.
Siber ransomware adalah sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar akses data terbuka kembali. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik di Indonesia terkunci serta tidak dapat diakses.
Hal tersebut sudah terjadi sejak 22 Juni 2024 lalu. Beberapa lembaga dan kementerian tidak bisa mengakses layanannya. Di antaranya berada di 30 Kementerian atau Lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten dan 48 kota. Misalnya, di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, system autogate terdampak. Membuat mobilitas masuk dan ke luar negeri di bandara tertanggu.
Sementara yang tak terkena dampak, sekitar 21 kementerian atau lembaga, 1 (satu) provinsi, 18 kabuptaten dan 3 kota. Instansi pengguna yang berhasil pulih (recovery) layanan, antara lain , Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni layanan perizinan event. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni layanan keimigrasian. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni layanan sikap. Kementerian Agama, yakni SIHALAL dan Kota Kediri, yakni ASN Digital.
Baca juga: Revitalisasi Jiwa Kebersamaan dan Gotong-royong Melalui Gerakan Pramuka
Menurut pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, hacker bisa meretas PDNS 2 karena mudah menonaktifkan Windows Defender. Fitur keamanan berbasis Windows ini mulai mengalami gangguan sejak 17 Juni 2024 lalu. Setelah itu peretas menyebar sejenis file dan membuat seluruh sistem terganggu.
"Karena performa Windows Defender itu kan basic, dan masa sekelas PDN enggak mampu pakai antivirus selain Windows Defender. Dan tidak ada proteksi tambahan lain seperti Firewall atau Cisco Pix gitu," kata Alfons kepada wartawan, pada Jumat (28/6) di Jakarta.
Windows Defender diartikan juga sebagai Microsoft AntiSpyware, sejenis perangkat lunak dari Microsoft yang berfungsi melindungi sistem operasi Microsoft Windows dari perangkat pengintai atau serangan siber. Fitur keamanan yang satu ini juga menyediakan layanan gratis untuk proteksi, jadi tak semuanya berbayar.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ke depan kami mewajibkan setiap instansi harus memiliki back-up dan tidak hanya mengandalkan windows defender saja guna memproteksi server. “Sebenarnya setiap instansi sudah mengajukan anggaran buat back-up server. Tapi, terkendala dengan birokrasi,” ia berkilah.
Baca juga: Nonton Drama Korea Connection Ep 11 Sub Indo
Ia berjanji pemulihan penuh layanan PDNS 2 yang terkena serangan siber, ditargetkan selesai pada Agustus 2024. “jadi, full recovery layanan PDNS 2 (KSO), itu termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik, pada pertengahan Agustus bisa tuntas,” ujar Budi Arie dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, pada Jumat (27/6).
