HELOINDONESIA.COM - Problematik seleksi PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru menjadi perhatian Ketua DPR Puan Maharani. Terlebih dia mendapat informasi, adanya pungli atau pungutan liar PPDB di Garut, lantas kecurangan dengan manipulasi alamat palsu di Kota Bogor yang ditemukan Wali Kota Bima Arya, 203 siswa dicoret.
Juga manipulasi jalur afirmasi untuk yang tidak mampu, menyusul ditemukannya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.
Bahkan di Bukit Tinggi ada sekolah ditutup oleh warga karena terdapat anak warga sekitar sekolah yan tidak diterima. Puan mengaku miris dengan temuan-temuan manipulasi pada seleksi PPDB di berbagai daerah itu.
“Kita miris sekali dengan ditemukannya banyak manipulasi data kependudukan demi anaknya bisa diterima di sekolah pilihannya. Apalagi sampai ada anak dari keluarga berada membuat surat keterangan tidak mampu untuk mencurangi sistem penerimaan peserta didik,” sebut Puan dalam keterangannya, Jumat 14 Juli.
Oleh karena itu, Ketua DPR minta Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud untuk mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.
Puan meminta Pemerintah melakukan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan guna mengurangi potensi kecurangan di sistem zonasi.
"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik," ujarnya.
Baca juga: Pornas XVI Korpri, Ganjar: Berdampak Bangkitnya Roda Ekonomi dan Pariwisata
Puan menilai ada yang salah dengan sistem PPDB saat ini. Pasalnya, menurut Puan, ada berbagai persoalan yang ditemukan. “Mestinya harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi tindakan-tindakan curang, termasuk merajalelanya pungli-pungli di lingkungan pendidikan,” ujarnya.
Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.
Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.
Baca juga: AHY Sesalkan di Saat Perekonomian Anjlok Justru di Pemerintahan Jokowi Utang Meningkat
Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.
Akibatnya, banyak orang tua yang ‘menghalalkan’ segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi. (*)
(Winoto Anung)
