AHY Sesalkan di Saat Perekonomian Anjlok Justru di Pemerintahan Jokowi Utang Meningkat

HELOINDONESIA.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar pidato politik bertema "14 Agenda Perubahan dan Perbaikan" yang disiarkan lewat empat stasiun televisi nasional, yaitu TV One, MetroTV, Kompas TV, dan CNN Indonesia, Jumat (14/7/2023), pukul 19.30 WIB.

Dalam pidatonya, AHY mengkritisi kondisi  prekonomian di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sembilan tahun terakhir. Menurut AHY, meskipun ada capaian, tetapi sembilan tahun terakhir terjadi sejumlah kemandekan, bahkan kemunduran serius.

"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen, hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19," kata AHY.

Dalam penilaian Partai Demokrat, lanjut AHY, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Bahkan, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Serta, kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan.

Baca juga: Persib vs Dewa United 2-2, Bebotoh Keluhkan Kinerja Wasit Karena Tidak Beri Kartu Asep Berlian yang Tekel Keras Rahmat Irianto

Menurut AHY, Partai Demokrat sangat menyesalkan, di saat kondisi prekonomian anjlok, justru nilai utang Indonesia meningkat, baik utang pemerintah maupun BUMN. Menurut AHY, tidak sepenuhnya lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi," katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyoroti kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di saat ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang negara tinggi, tetapi pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.

Baca juga: Terjadi di Ponorogo, Kuda Balap Lepas Dari Kandang Tertabrak Mobil Hingga Berakhir Kematian dan Kaki Patah

Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Partai Demokrat  berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup serius. Menurut kami, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki," kata AHYM Ketua Umum Partai Demokrat. (*)

(Winoto Anung)