Helo Indonesia

TP4 Jadi Sarang Korupsi dan Pemerasan Oknum Kejaksaan ke Kepala Daerah, Akhirnya Dibubarkan Kajagung RI

Aris Mohpian Pumuka - Nasional -> Peristiwa
Jumat, 5 Juli 2024 21:00
    Bagikan  
TP4 Dibubarkan
heloindonesia

TP4 Dibubarkan - Kepala Jaksa Agung membubarkan TP4 karena menjadi sarang korupsi oknum kejaksaan.

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - TP4 (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan) selama ini digunakan oknum kejaksaan, sebagai senjata buat memeras kepala daerah dibubarkan  Kepala Jaksa Agung (Kajagung) ST Burhanuddin.

Pembubaran ini dilakukan melalui Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 22 November 2019. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis, 4 Juli 2024 di Jakarta. 

“TP4 sudah tak ada lagi,” tegas Burhanuddin di hadapan anggota dewan.

Keputusan ini, katanya merupakan langkah penting bagi Kejaksaan Agung untuk memperbaiki citra dan kinerja institusi dalam mendukung pembangunan nasional.

Baca juga: Beri Edukasi Keuangan, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Ajak Para Ibu Investasi Emas

Ia memastikan meski TP4 dibubarkan, Kejaksaan tetap mendukung program pembangunan di daerah. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai pengganti TP4, katanya, kejaksaan membentuk Direktorat Pembangunan Strategis di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Dia katakan, Direktorat ini akan menjalankan pengamanan strategis dengan lebih fokus dan selektif.

“Direktorat ini berbeda dengan TP4. Kami fokus pada pengamanan strategis dan tidak terlibat langsung dalam hal teknis untuk menghindari penyimpangan,” jelas Burhanuddin.

Baca juga: LINK Live Streaming Euro 2024 : Spanyol vs Jerman, Malam ini

Keputusan pembubaran TP4 tidak lepas dari berbagai kritik dan dugaan penyalahgunaan fungsi TP4. Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, sebelumnya mengungkapkan bahwa TP4 dan TP4D seringkali disalahgunakan untuk memeras kepala daerah.

“Semangat awal TP4D adalah untuk pengawasan, namun dalam praktiknya malah menjadi alat pemeras,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

“Direktorat ini tidak akan terlibat langsung dalam hal-hal teknis, sehingga diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang,” ujar Burhanuddin. 

Dengan pengawasan yang lebih terarah, lanjutnya kejaksaan diharapkan dapat memastikan program-program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

Baca juga: Kapan Malam 1 Suro 2024? Simak 5 Pantangan dan Mitos di Kalangan Masyarakat Jawa