HELOINDONESIA.COM - Masalah politik dinasti masih saja menjadi bahasan di jagad politik Indonesia. Dari kalangan pengamat hingga rakyat biasa, membicarakan itu.
Belakangan ada majalah yang membahas politik dinasti yang disebutnya terjadi di keluarga Presiden Jokowi. Anak sulungnya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, lantas, menantunya Bobby Nasution menjadi Wali Kota Meda, dan kini anak bungsunyg, Kaesang Pangarep akan dicalonkan untuk Pilwalkot Depok.
Adalah Muhammad AS Hikam, Mantan Menteri di era Presiden Gus Dur, ikut membahas fenomena politik dinasti yang disebutnya ala Indonesia.
“Fenomena politik dinasti ala Indonesia. Dynastic politics alias politik bercorak dinastik ditengarai semakin marak di RI,” tulisnya di media sosial Facebook, empat hari lalu.
Menurut dia, politik dinasti muncul dan kian berkembang. “Ia muncul dan kian berkembang sebagai akibat dari lemahnya proses pelembagaan politik dlm sistem demokrasi kita,” ungkapnya lagi.
Ia menyotori yang terjadi di perpol dan di pemerintahan (eksekutif) serta parlemen (DPR, atau legislative) kini semakin mengabaikan kapasitas dan kualitas pribagi.
“Salah satunya adalah sistem pelembagaan-pelembagaan partai politik dan pemilihan jabatan pada cabang eksekutif dan legislatif yang semakin mengabaikan meritokrasi alias kapasitas dan kualitas pribadi. Relasi dinastik (keluarga) makin dianggap lebih penting,” kata AS Hikam.
“Jika tak terkontrol dengan efektif, maka prinsip utama kedaulatan rakyat dan kualitas pribadi, sebagai dasar, hanya akan tinggal nama saja. Oligarki dan hubungan dinasti menjadi penentu kiprah perpolitikan yg sebenarnya!” kata AS Hikam lagi.
Lantas ada netizen yang menanggapinya. Warganet Hadi Meidiyan mencoba melihat sisi lain, yakni in ikan dipilih melalui pemiliah langsung. Dengan nada bertanya, dia mengatakan: “Bukankah mereka hasil dari Pemilu Langsung Terbuka, bahkan di tingkat provinsi dan kab/kota calon bisa dari independen?” ujarnya.
Netizen lain, yakni Rusdiana Sukarna mengatakan, ini bukan masalah pemilihannya, tapi masalah parpol sebgai pilar demokrasi yang gagal melakukan meritokrasi, yakni yang mengedepankan kapasitas dan kualitas. Parpol malah lebih cenderung pada relasi kekeluargaan.
“Parpol cenderung pada relasi kekeluargaan, tidak mempermasalahkan intrumen demokrasinya seperti pemilu, tapi lebih pada etika para penguasanya ketika duduk berkuasa di pemerintahan dan di partai,” ujarnya.
Rusdiana Sukarna menambhakna, mereka memanfaatkan privledge kekuasaan yang diberikan rakyat untuk membangun pola relasi kekuasaan dinasti mendorong sebanyak mungkin anggota keluarganya utk ikut berkontestasi politik sehingga diharapkan menang dlm kontestasi via pemilu nantinya.
“Dan itu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi karena hanya menyentuh kualitas demokrasi secara formil tidak menyentuh subtansi demokrasinya, taruhannya adalah eksistensi negara bersangkutan mengubur keadilan dan kesempatan orang-orang berkapasitas dan berkualitas yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh rakyat dan negaranya,” ungkapnya. (*)
(Winoto Anung)
