HELOINDONESIA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan akan memfasilitasi pertemuan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pertemuan tersebut bertujuan agar para capres-cawapres dapat menyusun program dengan mengacu pada fakta kemampuan anggaran nasional.
"Yang namanya program, visi-misi yang di-breakdown ke program, akan berkaitan dengan anggaran negara. Oleh karena itu, ketika mau menyusun program kerja yang akan dicapai dalam durasi lima tahun, itu kan juga berbasis kepada ketersediaan anggaran APBN," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Kamis (30/11/2023).
Baca juga: Bikin Gemes Satpol PP Ponorogo Temukan Pengemis Luar Daerah Menginap di Hotel Lebih Dari Sepekan
Langkah KPU itu disebut sudah disampaikan kepada perwakilan dari masing-masing tim pasangan capres-cawapres.
Hasyim juga menjelaskan, dalam pertemuan antara capres-cawapres, Bappenas, dan Kemenkeu, diharapkan akan mendapat keterbukaan terkait kondisi anggaran untuk diketahui pasangan calon.
"Supaya kemudian apa yang mau disusun oleh pasangan calon itu berpijak kepada fakta kemampuan anggaran kita," katanya.
Hasyim mengharapkan agar capres-cawapres dapat berbicara dengan realistis ketika debat yang akan digelar pada masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengan sejumlah pakar untuk menentukan konsep dan metode debat capres-cawapres.
Baca juga: Gubernur Arinal Kukuhkan Pengurus BUMD PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama
"Penting setidak-tidaknya tergambarkan di dalam debat begini, dalam waktu lima tahun, kira-kira yang realistis, faktual anggarannya ada, itu capres-cawapres mau ngapain," kata Hasyim.
Pemungutan suara di awal tahun dapat membuat presiden dan wakil presiden terpilih relatif bisa berperan menjelang periode kepemimpinannya kelak.
Argumentasi ini menjadi salah satu pokok perdebatan antara KPU dan DPR RI pada 2021 ketika keduanya berupaya mencari tanggal yang tepat untuk pemungutan suara Pemilu 2024.
"Kalau pemilu di setiap bulan Juli dan berkepanjangan, itu presiden terpilih hampir bisa dipastikan kehilangan satu tahun enggak bisa ngapa-ngapain, yang mengusulkan anggaran masih presiden eksisting, karena siklus keuangan negara begitu," kata Hasyim.
Hal ini berguna untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden yang terpilih.
"Kalau sejak awal presiden diketahui siapa, calon terpilihnya itu disiapkan transisi kebijakan-kebijakan itu dengan pemerintah eksisting, sehingga di tahun 2025 mereka mendapatkan kesempatan untuk memimpin atau menyelenggarakan program yang sudah terhimpun oleh program-program yang dijanjikan," jelasnya.
Baca juga: Debat Capres Digelar 3 Kali dan Cawapres 2 Kali, Begini Mekanismenya
Ia berharap agar konsep debat memungkinkan para capres-cawapres membicarakan program yang realistis serta mengandung jaminan keberlanjutan.
Selain itu, para capres-cawapres juga diharapkan dapat menyampaikan gagasan secara konsteksual terkait situasi geopolitik regional dan global yang akan berpengaruh pada konstelasi di tingkat lokal.
