HELOINDONESIA.COM - Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan perhatian khusus terhadap upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di lingkungan kecamatan, kelurahan hingga rukun warga.
Pemkot Tangsel, terkait perlindungan perempuan dan anak (PPA), telah menunjukkan komitmen dengan diterbitkannya beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), peraturan walikota (Perwal) dan keputusan walikota (Kepala).
Selain itu, ada juga jaringan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dan Satgas PPA yang sudah terbentuk di kelurahan hingga tingkat rukun warga (RW) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sejak tahun 2015. Jejaring ini berperan dalam upaya pencegahan, pendampingan dan deteksi dini terhadap kasus kekerasan di lingkungannya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan, Cahyadi, S.T., M.A.P., dalam acara Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kepada Anggota Satgas PPA dan Aktivis PATBM di Kota Tangerang Selatan, yang digelar DP3AP2KB di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan kawasan Serua Ciputat, Kamis (4/7/2024) pagi.
Adanya peran aktif Satgas PPA dan aktivis PATBM, menurut Cahyadi, adalah sangat diperlukan karena setiap tahun kasus kekerasan makin meningkat.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan Satgas PPA dan aktivis PATBM di Tangsel.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang telah dilakukan oleh Satgas PPA dan aktivis PATBM selama ini, baik dalam sosialisasi kepada masyarakat maupun pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan," ungkap Cahyadi.
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tangsel
Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB dr. Enji Sepraliana, MKM menyampaikan bahwa menurut data kekerasan yang telah ditangani di UPTD PPA Tangsel tahun 2023, tercatat 335 kasus kekerasan yang terdiri dari 206 kasus korban anak dan 129 kasus korban perempuan. Dengan kasus tertinggi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.
Baca juga: Belajar dari Cina, Catatan Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat
Untuk tahun 2024, sampai dengan bulan Juni ini ada sekira 126 kasus kekerasan.
Kemudian terkait penanganan kasus kekerasan itu, ada kasus yang tidak boleh dilakukan proses perdamaian, yaitu kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan dan anak.
Sejumlah narasumber ahli dalam acara ini, yaitu Kepala Kejari Tangsel Apsari Dewi, S.H., L.L.M., Ph.D., Kanit PPA Satreskrim Polres Tangsel IPTU Galih Dwi Nuryanto, S.H., Psikolog Dewi Sawitra Bintari S.Psi., Dra. Mira Seba dan Kabid Gakkum Satpol PP Mohamad Muksin, S.Pd., M.M., dengan moderator Hartina Hajar, S.K.M., M.Kes.
Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Menerima Penghargaan Khusus dalam Adhyaksa Award 2024
Tanggapan dan Harapan Anggota Satgas PPA
Selanjutnya, acara yang dipandu Hartina Hajar ini tampak makin hidup dan bersemangat dengan pemaparan materi yang menarik dari para narasumber dan diikuti dengan diskusi interaktif terkait permasalahan yang dijumpai anggota Satgas di wilayah.
Salah satu anggota Satgas PPA dari Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren, Budiyono, mengaku sangat senang mengikuti pembekalan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar DP3AP2KB ini.
Baca juga: Doa Minum Susu Malam 1 Muharram, Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
"Sangat senang sekali kami sebagai Satgas PPA dibekali pemahaman dan wawasan didalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak," pungkasnya.
Budiyono berharap agar semua pihak konsisten berperan aktif dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya sampai laporan saja, tetapi mendampingi hingga selesai dengan tuntas. (boy).
