HELOINDONESIA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi melakukan restrukturisasi Satgas Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini,” kata Mahfud MD dalam rapat yang digelar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Pemerintah menilai, masalah tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri perlu mendapatkan perhatian.
Baca juga: Minta Ditunggu untuk Turun Bareng, Pendaki Jerman Ditemukan Tewas di Kanchenjunga di Nepal
Menurutnya, para tenaga kerja yang dikirimkan tersebut biasanya dijadikan sebagai budak dan dianiaya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan siap menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani dengan cepat masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Langkah awal yang diambil adalah melakukan pemetaan (mapping) kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan.
"Saya kira perintah Presiden terkait TPPO akan segera kami tindaklanjuti dengan mengambil langkah pemetaan dan penindakan," kata Sigit di acara Rakernis Divisi Hubinter Polri di Serpong Tangerang, Banten, Rabu (31/5/2023).
Baca juga: Korsel dan Jepang Panik Usai Satelit Mata-mata Korea Utara Jatuh ke Laut Setelah Diluncurkan
Menurut Kapolri, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam TPPO.
Saat ini kata dia, tim sedang mempersiapkan diri untuk bekerja.
"Sesuai dengan komitmen, kami akan tindak siapapun yang terlibat," ujar Sigit.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar dilakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca juga: USM-Ummat Mataram Jalin Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengajaran
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah dan aparat keamanan melakukan langkah cepat menangani masalah ini.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat internal kabinet terkait TPPO di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023).
