HELOINDONESIA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home /WFH) untuk menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Kebijakan WFH tersebut diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan ketika delegasi bermobilisasi dalam kegiatannya di Jakarta.
Terkait hal itu, Pengamat kebijakan publik Dr Trubus Rahardiansyah berpendapat ada dua opsi untuk mengurangi volume kendaraan di Jakarta saat KTT ASEAN digelar.
Trubus menyarankan agar Pemprov DKI memberikan kompensasi bagi perusahaan yang menberlakukan WHF saat KTT ASEAN 2023. Kata Trubus, penerapan WHF perusahaan swasta berbeda dengan WFH diterapkan bagi para aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Pengamat Ini Ragu Prabowo Akan Ikuti Garis Politik Presiden Jokowi, Pemilihnya Galau
"Pemprov DKI perlu memberi reward kepada perusahaan swasta yang menerapkan WFH. Tentu harus ada kompensasi untuk pelaku usahanya, kalau nggak pelaku usaha pada protes, walaupun (WFH) sehari ya rugi," kata Trubus dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).
"Kalau ASN bisa (WFH), kalau untuk karyawan swasta nggak ada, apalagi yang berkaitan dengan bagian produksi, mereka harus tetap bekerja. Misalnya barang yang sudah mau dieskpor atau produk-produk jasa yang sudah disepakati, kan nggak mungkin ditunda atau mundur," ujarnya.
Opsi lainnya adalah pemerintah harus memudahkan jarak tempuh antara penginapan atau hotel dengan lokasi pertemuan. Sehingga para delegasi tidak perlu melewati padatnya arus lalulintas di Jakarta.
Baca juga: Sidang Cerai, Shandy Aulia Tak Perebutkan Hak Asuh Anak dan Harta Gono-gini
Pemprov bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengrahkan agar para tamunya itu dilokalisir, di tempat yang tidak jauh dari permukiman. "Jadi mungkin hotel dan jarak lokasi kegiatan jangan terlalu jauh,” ujarnya.
“Misal kegiatan di Sekretaris ASEAN yang berarti penginapan di sekitar Blok M, di Sudirman-Thamrin, kemudian kalau mereka nginap di Ancol Jakarta Utara, itu kejauhan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menyebut wacana WFH pada saat KTT ASEAN itu masih akan dibahas lebih lanjut. Kajian tersebut juga akan melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
"Kita bahas nanti dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk bisa 'work form home'," ujar Heru.
