HELOINDONESIA.COM - Bukan hanya Hak Angket yang bakal digulirkan di DPR untuk membongkar dugaan kasus kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Tapi ada satu proses politik yang akan dilakukan legislatif agar hasil keputusan KPU pada 30 Maret nanti jadi keputusan yang adil, yakni Pansus.
Hal ini diungkapkan konsultan politik Eep Saefulloh Fatah dalam sebuah rekaman video yang diunggah akun media sosial X @Hudakeyy dan dilihat pada Sabtu (25/2/2024).
Menurut Eep, di Pilpres 2024 ini Jokowi dinilai salah tentang kita.
"Dia meremehkan kita, dia menganggap kita tidak bisa berbaris ketika kita berkerumun.Sebesar apapun jumlahnya berkumpul di satu stadion, ratusan ribu kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya bisa jadi kekalahan. Tapi sedikit orang ketika bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi," kata Eee.
Baca juga: Kota Metro Dorong Pengelolaan Sampah yang Produktif
Eep pun mengatakan tentang pembentukan Pansus DPR soal kecurangan Pilpres 2024.
"Ini penting untuk digemakan dan dijadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri," ujarnya.
Dia berharap semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus.
"Teman-teman anak muda yang punya Tik tok ngomong soal pansus. Tadi pukul 15.04 tadi saya teleponan sama Pak SP (Surya Paloh) dan Insya Allah jawabannya adalah tidak pindah," ungkap pemilik lembaga konsultan politik PolMark Indonesia.
Eep pun membocorkan bahwa sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024.
"Ini bukan hanya hak angket ya," jelas Eep.
Dia pun menceritakan perbedaan hak angket dengan pansus. Menurutnya, hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden tentang sesuatu yang sangat penting.
Baca juga: Kepala Perwakilan BI Lampung Kunjungi Cagar Budaya Metro
"Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Kemudian terjadilah tanya jawab, sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban," ujarnya.
Kalau pansus, lanjut eep, panitianya dibentuk dan dikasih waktu tertentu yang spesifik. Misalnya, katakanlah 20 hari, mulai dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
"Saya sudah ngasih tanggal nih, supaya konkrit karena waktu kan terus berjalan," tambah Eep.
Kenapa harus 17 Maret?
Karena, kata Eep, penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU.
Baca juga: Tungku Masih Menyala, Dapur Rumah di Bukateja Ludes Terbakar
"Jadi hasil pansus jangan sampai lewat itu. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian pada tanggal 30 Maret, ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil," ujarnya.
Menurut Eep, pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR dan keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Kemudian pimpinannya akan diambil dipilih dari satu paket yang diajukan.
"Udah jelas paket yang menang siapa. 5 partai, PDIP Perjuangan, PPP, Nasdem, PKS, PKB itu 54,6% di DPR. Lalu mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu. Loh problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak," tandas Eep.
