Helo Indonesia

Putusan MK Tentang Usia Capres-Cawapres jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Tanda Kehancuran Demokrasi

M. Haikal - Politik
Sabtu, 4 Nov 2023 17:08
    Bagikan  
Gibran, Jokowi,
Foto: tangkapan layar

Gibran, Jokowi, - Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.

HELOINDONESIA.COM - Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo.

Dia  maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. 

Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media dari Amerika Serikat.

Baca juga: Ir. Arinal Djunaidi, Alumni Unila Dianugerahi Gelar Dr. HC atas Kontribusi Luar Biasa dalam Pembangunan Berkelanjutan

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dalam rilisnya pada Sabtu (4/11/2023) memandang, kondisi itu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Alhasil, situasi ini  menjadi sorotan dua media internasional yang merupakan fakta persoalan politik yang nyata terjadi dan tak terbantahkan, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang 2024. 

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial menjadi golden ticket khusus untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia," ujar Julius Ibrani dari perwakilan PBHI. 

Menurutnya, kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan sipil di Indonesia.

Baca juga: Didukung Din Syamsuddin, Cak Imin : Sangat Berpengaruh di Pilpres 2024

"Secara tegas, Putusan tidak menurunkan batas usia 40 tahun yang membuka ruang bagi anak muda untuk berkarya di dunia politik, namun khusus dihadiahkan untuk Kepala Daerah dengan atribusi usia di bawah 40 tahun, dan hanya Gibran lah yang secara faktual dapat memanfaatkan golden ticket itu," papar Julius. 

Artinya, lanjutnya, secara politik putusan itu ditujukan untuk kepentingan politik putra Presiden sendiri yakni Gibran Rakabuming Raka agar lolos menjadi bakal Cawapres.

Gufron Mabruri dari Imparsial menilai, konflik kepentingan yang terjadi akibat Ketua MK (Paman dari Gibran) sekaligus Hakim Konstitusi yang mengabulkan Perkara No. 90 tersebut, bukan hanya melanggar kode etik dan perilaku hakim tapi juga merupakan bentuk intervensi dan manipulasi kekuasaan dalam putusan tersebut yang dilakukan secara telanjang dan terang benderang. 

"Hal ini merupakan puncak gunung es dari kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia," tambahnya. 

Baca juga: Terbukti Aman dan Mudah Dilakukan, Inilah Olahraga yang Dianjurkan bagi Penderita Penyakit Jantung

Pihaknya memandang, apa yang terjadi di MK dalam putusan Perkara No. 90 tersebut, merupakan bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang terang benderang terjadi. 

"Perkoncoan dan nepotisme  dilakukan penguasa untuk kepentingan keluarga dan bukan kepentingan bangsa," jelasnya. 

Fery Kusuma dari Forum for de Facto menyebut bahwa fenomena itu

 merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi yang memandatkan pentingnya menolak segala bentuk nepotisme sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

Baca juga: Santer Dirumorkan dengan Pemecatan, Laga Fulham Vs Manchester United Menentukan Nasib Erik Ten Hag

"Praktik nepotisme antara Penguasa dan MK ini merupakan bentuk perusakan pada  demokrasi dan hukum di Indonesia yang tidak bisa dibiarkan," jelasnya.

Dalam perspektif Pemilu, sambungnya, proses awal Pemilu yang diwarnai putusan MK ini tentu akan mencederai proses Pemilu yang akan dilakukan. 

"Sedari awal kekuasaan sudah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi hukum dalam rangka melanggengkan dinasti politiknya," tambahnya. 

Dia menegaskan, sulit untuk dapat meraih proses pemilu yang demokratis dan hasil yang demokratis paska putusan MK. 

Baca juga: Bisa Buang Racun dan Polutan, Inilah 6 Makanan yang Dapat Membersihkan Darah

"Hal itu karena sejak dini, penguasa telah memperlihatkan dan mempertontonkan tangan tangan kekuasaan bekerja untuk mengintervensi satu  lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi," paparnya. 

Wahyudi Djafar dari Elsam menilai bahwa itervensi kekuasaan pada lembaga negara lain pun sangat mungkin terjadi karena kepada MK saja hal itu sudah terjadi. 

"Proses Pemilu sedari awal sudah cacat secara politik paska putusan MK," papar Wahyudi.

Dalam realitasnya, jelas Wahyudi, menjelang akan berakhir masa periode jabatan yang kedua Presiden Joko Widodo semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun “politik dinasti” yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencawapresan anaknya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemulu 2024. 

Baca juga: Kadis PPPA Balam: Banyak Korban KDRT Anak Tak Berani Lapor

"Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan," paparnya. 

Untuk merespon hal tersebut,M. Islah dari WALHI mengungkapkan, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran.

"Termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Presiden Joko Widodo yang memundurkan capaian politik Reformasi 1998 tersebut," tandasnya. 

Baca juga: Handoko: Apa Upaya Pembunuhan Karakter Darussalam Jelang Pileg 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis


(PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, YLBHI, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI)