HELOINDONESIA.COM - DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi tingkat kerawanan Pemilu terkait isu politisasi SARA. Kerawanan politisasi SARA di DKI Jakarta mencapai 100 persen.
Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu RI memetakan kerawanan Pemilu 2024 terkait isu politisasi SARA.
"Dalam konteks ini, waspadalah untuk provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten/kota. Lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubumgan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).
Setelah DKI, Diikuti Maluku Utara (Malut) 77,16 persen sebagai daerah yng pernah dilanda konflik horizontal.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Ingatkan Potensi Gangguan Keamanan Akibat SARA
Kemudian yaitu Yogyakarta dan Papua Barat dengan nilai 14,81 persen. Jawa Barat (Jabar) di posisi berikutnya dengan nilai 12,35 persen, dan Kalimantan Barat (Kalbar) dengan nilai 7,4 persen.
Lolly menuturkan, dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, isu etnis dan agama mendominasi keketasan berbasis SARA.
Kampanye SARA di sarana publik terkati agama mencapai 86 persen. Sementara penolakan calon berbasis kesukuan sebesar 75 persen.
"Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain," tandas Lolly.
Lolly memaparkan, provoasi SARA cukup banyak terjadi di media sosial (medsos). Namun Lolly menyebut, kerawanan SARA bisa dicegah dengan mengedukasi pemilih terkait politisasi SARA. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna menangani kampanye dan provokasi SARA di medsos.
