HELOINDONESIA.COM - Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyarankan ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk membeli atau mencicil kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara.
Bahkan agar para ASN tertarik mengganti moda transportasinya ke kendaraan ramah lingkungan itu, Heru ingin mengusahakan bunga rendah bagi ASN yang mau mencicil kendaraan listrik tersebut.
“Saya minta ASN beli baru, nanti saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu bisa memberikan cicilan bunga murah,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, (25/8) seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Heru Budi Diminta Stop WFH dan PJJ, Pengamat : Tidak Tepat dan Ngawur
Heru mengaku, saat ini Pemprov DKI sudah melakukan pembahasan dengan Bank DKI ihwal keringanan bunga untuk angsuran kendaraan listrik bagi ASN.
"Jadi ASN DKI kalau bisa mencicil, misalnya, saya minta dihitung siapa yang mendaftar sampai November 2023 untuk mencicil, diberikan keringanan bunga dari Bank DKI, itu sedang saya bahas," katanya.
Heru menyebut, ia tidak menyarankan ASN yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik karena dinilai memberatkan. Namun dengan cara mencicil dengan bunga rendah, transformasi menuju kendaraan listrik jadi lebih cepat.
"Kalau beli tunai, kan, memberatkan, kami kasih cicilan melalui Bank DKI, ASN kami dengan kendaraan bisa mengatasi polusi," ujar dia.
Baca juga: Jokowi Minta PJ Heru Dorong Perkantoran Terapkan WFH Atasi Polusi Udara
Sebelumnya, Heru meminta ASN DKI memanfaatkan momentum pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen untuk menabung dan membeli kendaraan listrik.
Heru menjelaskan tiap ASN DKI mendapatkan tunjangan transportasi dan selama pemberlakuan WFH 50 persen angkanya tidak berkurang. Menurut dia, uang itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Dibeliin. Cicil, dong, motor listrik," ujar Heru Budi di kantornya, Kamis (24/8) lalu.
Pun demikian, ia menyebut kalau itu hanya saran sehingga tidak ada paksaan bagi ASN DKI untuk membeli kendaraan listrik.
Heru menyebut, peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bertenaga listrik ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah polusi udara Jakarta.
Baca juga: Heru Budi Respon Udara Buruk Sambil Guyon, DPRD DKI : Masalah Keselamatan Warga Kok Bercanda
"Sebenernya, kan, gini, teman-teman (ASN), kan, punya kemampuan. Jadi uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," ujarnya.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tunjangan transportasi yang diberikan kepada pegawai ASN berbeda-beda tergantung area kerja. Namun, anggarannya berkisar Rp6,5 juta per bulan untuk tingkat Pemprov DKI.
"Tergantung dari area kerjanya, jadi ada level provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Kenapa tunjangan ini diberikan karena dulu untuk mendukung program mendekatkan rumah dengan pekerjaan, jadi sebagai pengganti penyedia kendaraan operasional," kata Sigit.
Dengan adanya tunjangan yang sudah diberikan tersebut, kata Sigit seharusnya ASN memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik, minimal motor listrik dengan cara mencicil.
