HELOINDONESIA.COM - Pengamat Kebijakan Jakarta, Sugiyanto alias SGY menanggapi penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya. kebijakan yang diterapkan sejak Senin (21/8/2023) diklaim untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta.
Menurut SGY, kebijakan WFH yang dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi polusi udara di Jakarta, tidak tepat dan ngawur. Karena tidak menyentuh akar permasalahan yang menjadi penyebab buruknya udara di Jakarta, juga bisa memicu butterfly effect.
Karena itu, dia meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta agar menghentikan pelaksanaan WFH. Dia menyarankan agar Pemprov DKI melakukan penanganan terhadap sumber penyebab polisi ketimbang memberlakukan kembali WFH.
“Lebih baik hentikan sajalah WFH. Jadi, kalau pun ASN dikenakan WFH, tapi sumber polusinya tidak dibenahi, kualitas udara di Jakarta tetap akan buruk. Karena polusi yang membuat kualitas udara di Jakarta jelek, itu bersumber dari kendaraan bermotor di Jakarta yang mencapai 26 juta berdasarkan data pada tahun 2022 lalu, dan dari pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitarnya,” kata SGY saat dihubungi, Selasa (22/8/2023).
Baca juga: Batasi Hak Konstitusi Orang Lain, Gugatan Usia Capres-Cawapres Layak Masuk Museum Rakyat Indonesia
Selain itu Ia mengungkapkan, kebijakan WFH itu juga akan memicu butterfly effect. Dengan menerapkan WFH kepasa para ASN, maka praktis para pedagang di sekitaran kantor pemerintahan yang biasa menjadikan pada ASN itu sebagai konsumen, yang notabene merupakan UMKM, akan mengalami penurunan omset. Apalagi WFH berlaku selama tiga bulan, yakni dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
“Jika UMKM mengalami penurunan omset, maka masyarakat akan terdampak perekonomiannya,” papar SGY.
Kata dia, saat ini masyarakat masih trauma pada kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2022, karena PSBB yang terapkan kala itu juga menerapkan skema WFH. Dampak dari itu luar biasa, karena pelayanan publik terganggu dan perekonomian masyarakat terganggu, bahkan mengalami kemerosotan.
Baca juga: Tak Hanya Bikin Nyeri Tulang Belakang, Berikut Bahaya Tidur Tengkurap Bagi Kesehatan Anda
“Dengan menerapkan kembali WFH, tentu masyarakat khawatir kalau penerapan WFH terhadap ASN DKI itu menjadi pembenaran sebagai kebijakan untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta, sehingga diperluas ke sektor swasta dan masyarakat, sehingga apa yang terjadi saat pandemi Covid-19, terulang lagi,” kata SGY.
Lagipula SGY menjelaskan bahwa WFH yang diterapkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini tidak punya payung hukum, berbeda dengan WFH saat PSBB di era pandemi Covid-19 yang didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinan Kesehatan.
“Membuat kebijakan WFH itu dalam kondisi darurat sebagaimana saat pandemi Covid-19. Lha, sekarang ini kan masalahnya karena polusi yang membuat kualitas udara di Jakarta menjadi buruk, dan sumbernya pun dari emisi transportasi dan manufaktur industri, plus karena saat ini Jakarta mengalami kemarau sehingga konsentrasi polutan di udara tidak terurai, mengapa solusinya WFH?” tegas SGY.
Baca juga: Bunda Eva Gercep, Perintahkan BPBD Salurkan Air Bersih kepada Warga
Dia mengatakan bahwa karena sumber buruknya kualitas udara di Jakarta adalah emisi transportasi, manufaktur industri dan kemarau, maka solusinya adalah dengan membuat hujan buatan agar konsentrasi polutan di udara terurai.
"Lakukan uji emisi terhadap 26 juta kendaraan di Jakarta, dan juga terhadap kendaraan dari daerah lain yang masuk ke Jakarta untuk transit atau sekedar lewat
Lakukan inspeksi dan uji emisi terhjadap semua pabrikan di Jakarta," imbuhnya.
SGY menambahkan langkah selanjutbya yaitu Pemprov DKI harus berani, membatasi kendaraan di Jakarta, memindahkan pabrik-pabrik dari Jakarta.
Seperti diketahui, selain menerapkan WFH kepada ASN, Heru juga memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar yang sekolahnya dengan dengan lokasi KTT ASEAN diselenggarakan pada September 2023, demi menghindari kemacetan.
SGY juga mengatakan PJJ juga sebaiknya disetop. "WFH dan PJJ takkan bisa mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta, hentikan saja,” tegasnya.
