LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Walau sekolah tetap mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 sesuai jadwal Jumat (23/6/2023), Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan tetap akan terus berjuang agar ada keadilan dalam penerimaan pelajar.
Tahun lalu, sudah ada kepala sekolah dan operator penerimaan yang dipecat gara-gara "main" PPDB, ujarnya, Jumat malam (23/6/2023). Menurut dia, pihaknya (DPRD) Lampung masih mendalami permasalahan PPDB SMA Tahun 2023.
PPDB SMA Tahun 2022, berdasarkan laporan masyarakat tentang kecurangan dalam penerimaan PPDB maka Komisi V melakukan investigasi dan pendalaman. Ketika laporan itu terbukti, maka pihaknya merekomendasikan pihak" terkait segera diberikan sanksi kepala sekolah yang pihak yang terlibat.
"Kepada yang peduli dengan pendidikan anak-anak kita dan demi terwujudnya azas keadilan bagi seluruh masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan, saya mengajak bersama menyuarakan agar pengumuman PPDB ditunda dulu sebelum persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat/para wali murid selesai," katanya.
Baca juga: Himbauan DPRD Lampung Diabaikan, Sekolah Tetap Umumkan PPDB SMA
Masalah ini merupakan momentum yang tepat agar pemerintah pusat (Kemendikbu) segera mengevaluasi sistem PPDB yang diberlakukan saat ini karena banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin.
"Sekali lagi saya mengajak semua untuk perduli dan melakukan langkah-langkah kongkrit, tanpa kerja sama kita semua terutama teman-temab media, usaha kami tdk akan maksimal, terima kasih," tandasnya.
Rabu (21/6/2023), Komisi V DPRD Lampung sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lima sekolah di Gedung DPRD Provinsi Lampung, terungkap, sekolah mengakui bahwa titik koordinat zona itu bisa diatur dan sekolah tidak pernah melakukan verfikasi faktual terkait lokasi peserta PPDB.
Baca juga: Firaun dan Kaisar Nero Kecil Bertebaran di Sekitar Kita
"Atas dasar temuan tersebut, kami minta pengumuman PPDB ditunda," kata Yanuar Irawan pada RDP yang dihadiri Forkompimda (Polda, Korem, Kejati, para pejabat di lingkungan Pemprov Lampung) tersebut. Nyatanya, sekolah tetap mengumumkan sesuai jadwal mereka.
Jumat (23/6/2023), sejumlah calon wali murid menilai ada permainan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 9 di Jl. Panglima Polim No.18, Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandarlampung.
Tak hanya PPDB SMAN 9, PPDB SMAN 1 juga dipertanyakan wali murid. "Coba cek, ada jalur zonasi, apa mungkin dalam radius yang sama atau selisih satu meter?" tanya wali murid sambil memberikan bukti-buktinya kepada Helo Indonesia Lampung, Kamis malam (22/6/2023).
Tak hanya SMAN 9 dan SMAN 1 Bandarlampung, hampir semua sekolah bermasalah PPDB, salah satunya lewat jalur zonasi yang kemudian banyak kongkanglingkong dengan pihak sekolah dan aparat desa terkait domisili kartu keluarga (KK). (HBM)
