LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - KPK menilai Pemkot Bandarlampung berhasil mencapai indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) 96 persen dalam upaya menekan angka korupsi di lingkungan kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Muhtadi A Temenggung mengatakan MCP ini instrumen untuk memantau pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
"KPK melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola Pemkot Bandarlampung," katanya, Rabu (21/6/2023).
Ada tujuh penilaian, yakni:
1. Perizinan, pengadaan barang dan jasa,
2. Perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
3. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),
4. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),
5. Manajemen aset daerah,
6. Optimalisasi pajak daerah,
7. Tata kelola keuangan daerah.
Muhtadi A Temenggung mengatakan Pemkot Bandarlampung sudah berusaha melakukan penekanan pada pemberantasan korupsi lewat ketujuh indikator tersebut pada masing-masing OPD.
"Alhamdulillah DPMPTSP urutan kedua untuk Kota Bandarlampung. Kita siapkan dengan bukti-bukti yang mendukung, termasuk pelayanan kepada masyarakat melalui proses online saat mengajukan perizinan, proses pengaduan, proses pengawasan," ujarnya.
Ada tambahan nilai 1 persen dari Disperkim karena saat itu Detail Tata Ruang (DTR) belum jadi artinya belum disahkan, karena itu bagian MCP KPK, sedangkan untuk melihat nilai indeks secara keseluruhan itu ada di inspektorat, kata Muhtadi.
Tahun 2021, Kota Bandarlampung sampat mendapatkan nilai indeks 100. Untuk tahun ini, turunnya tidak terlalu jauh, namun Pemkot Bandarlampung berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka korupsi di lingkungan kerja masing-masing OPD. (Hajim)
