KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diharapkan dapat menjaga netralitas dan bekerja sesuai tupoksi masing-masing dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando dalam acara Pendidikan Politik yang diikuti petugas PPK se-Kabupaten Kendal, Senin 16 Juli 2024 di ruang Abdi Praja Setda Kendal.
Baca juga: Wushu Jateng Try Out ke Vietnam, di Indonesia Kesulitan Mitra Latih Tanding
Kegiatan pendidikan politik ini mendatangkan narasumber, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal, Cicik Sulastri, Ketua KPU Kendal, Khasanudin, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi Bawaslu Kendal, Muhammad Athoillah.
"Pemerintah itu kan mensuport suksesnya penyelenggara pemilu. Disini kan penyelenggaranya kan KPU dan juga Badan Ad Hoc yaitu PPK. Artinya kami sinergitas, kolaborasi dan antisipasi hal apa yang menjadi hambatan atau apapun yang bisa jadi potensi masalah," kata Febi sapaan akrabnya.
Ia berharap, PPK juga dapat menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 ini. Selain itu juga diharapkan selalu menjaga kesehatan fisik mereka
"Menjaga kesehatan, perilaku, sikap, karena PPK ini menjadi garda terdepan selaku badan ad hoc penyelenggara pilkada. Hak pilih tetap disalurkan tapi tetap netral dan survive menuju pilkada serentak," pesannya.
Pemahaman
Ketua KPU Kendal, Khasanudin menyatakan, pendidikan politik bagi PPK ini dapat memberikan pemahaman terhadap tugas dan wewenang mereka sebagai penyelenggara pemilu.
"Harapannya teman-teman PPK lebih netral, lebih memahami tupoksi mereka. Bagaimanapun kita seperti ikan dalam akuarium , jadi kita harus netral dalam pemilu," tegas Ketua KPU Kendal.
Baca juga: Alvian Sukses Budidayakan Selada Belanda, Bermula dari Coba-coba
Senada, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi Bawaslu Kendal, Muhammad Athoillah mengingatkan agar petugas PPK dapat bersinergi dengan petugas Panwaslu Kecamatan. Serta melaksanakan tugas dan fungsi PPK sesuai dengan amanat undang-undang.
"Kalau pekerjaan di lapangan misalnya ada perbaikan bisa ditindaklanjuti dan jangan baperan," ujar Athoillah.(Anik)
