HELOINDONESIA.COM - Dua ratusan orang yang mengklaim berasal dari 28 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM menggeruduk kantor Wali Kota Tangerang Selatan pada Senin sore (1/4/2024) sekitar pukul 15.00 WIB.
Kedatangan para pimpinan ormas dan LSM se-Tangsel ini memprotes dinas-dinas di lingkungan Pemkot yang hanya memberikan uang Rp 1 juta sebagai uang pembinaan selama setahun.
Yang membuat kesal ormas dan LSM se Tangsel ini mereka mengaku telah dibohongi oleh kepala dinas yang mengatakan bahwa ormas-ormas dan LSM se-Tangsel sudah "aman" diberi bantuan.
"Kami dari 28 ormas terdaftar di Kesbangpol, ormas nasional. Kekecewaan kami selama ini setiap tahun kita mendapatkan uang pembinaan organisasi dalam bentuk kegiatan (pekaet pekerjaan). Dan baru tahun ini semua kegiatan itu dihapus dan diganti dengan dana yang nilainya hanya satu juta rupiah setahun," ujar H Baset Marliansyah, kordinator aksi Gaspol (Gabungan Aspirasi Ormas dan LSM Kota Tangerang Selatan) saat ditemui di lokasi aksi.
Baca juga: Film Vina: Sebelum 7 Hari Belum Tayang Tapi Sudah Panen Kritikan Netizen
Sementara, lanjutnya, dinas-dinas itu seenaknya dengan dalih telah memberikan dana yang tak begitu besar nilainya menganggap ormas dan LSM sudah "aman".
"Mulai dari dinas (Cipta Karya) tata ruang, dinas pendidikan, kita dikasih cuma Rp 1 juta. Coba bayangkan, uang Rp 1 juta untuk mengurusi organisasi di 7 kecamatan dan seluas 54 kelurahan," papar Ketua Ormas DPC Kibar Tangsel.
Yang membuat ormas dan LSM kesal, sambung H Baset, para kepala dinas itu laporan ke para pimpinan semua ormas dan LSM sudah beres.
"Artinya pimpinan, Pak Bens (Wali Kota) dan Pak Pilar (Wakil Wali Kota) itu telah menerima laporan ormas dan LSM sudah "aman" seperti tahun-tahun sebelumnya," terangnya.
Baca juga: Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Kota Semarang, Wali Kota: Ini Pesan Wali Kota
Diungkapkan H Baset, di tahun-tahun sebelumnya, ormas dan LSM diberi paket pekerjaan yang bisa melibatkan semua anggota.
"Sehingga kita bisa mengelola organisasi di seluruh wilayah," tambahnya.
Dia juga menyebutkan beberapa dinas, di antaranya PU, Tata Ruang, Perkim, Dinas Pendidikan, dan beberapa dinas lainnya yang selalu menjadi "jembatan" sehingga bisa menghidupi organisasi.
Sebenarnya, imbuh H Baset, kebijakan penghilangan pemberian paket pekerjaan itu sudah dimulai dari tahun lalu saat perubahan APBD.
Baca juga: Pemkab Pesawaran Cairkan Siltap, TPP, Sampai Uang Makan Satpol PP.
"Dan itu kita terima. Saya dapat informasi bahwa sebagian dinas itu sudah "ijon" pada pengepul atau pengusaha yang bukan orang Tangsel. Pengepul ini adalah ijon, ada kedekatan. Dinas ini ngasih ke pengepul untuk meredam agar ormas dan LSM kondusif," tandasnya.
