HELOINDONESIA.COM - Mulai banyak muncul wacana soal pemerintahan otoriter. Setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bicara bahwa pemerintahan Jokowi mulai bergaya otoriter, kini politisi Partai Demokrat Benny K Harman membeberkan lima modus yang digunakan rezim otoriter.
Dalam hal ini Benny K Harman mengungkapkan pendapatnya, ada 5 modus yang dipakai rezim otoriter untuk memperlemah demokrasi dan merobohkan negara hukum guna merawat kekuasaan dan kroninya. Dalam uraiannya, dia tidak menyebut nama Presiden Jokowi. Ia mengunggah di Twitter.
Yang pertama, sebut Benny,adalah mengajukan usul RUU ke DPR yang dapat memfasilitasi kepentingan kepentingan penguasa dan kroni.
Kedua, mengubah UU warisan lama yang menghambat rencana dan Impian rezim itu. “Mengubah UU warisan lama yg menghambat rencana dan impian rezim kroni dgn membatalkan pasal tertentu dlm UU melaui judicial reviw ke MK,” tulis Benny K Harman @BennyHarmanID.
Baca juga: Prabowo Dituding Gunakan Jargon Lanjutkan Kerja Jokowi Hanya Modus Tutupi Dosa Masa Lalu
Kemudian yang ketiga, menurut Benny, rezim mengendalikan MK dan MA. “Mengendalikan lembaga MK dan MA dgn menempatkan tokoh2 pro statusquo di lembaga strategis tersebut,” sebutnya.
Untuk yang keempat, para hakim yang dinilai mbalelo ditarik atau dihadapkan pada proses hukum. “Jika perlu dijadikan sasaran OTT,” ujarnya. OTT adalah operasi tangkap tangan.
Nah, yang kelima gawat juga, yakni penangkapan tokoh kritis dan pihak oposisi dengan memperalat aparat hukum.
Baca juga: Setelah Rocky Gerung Bikin Pendukung Jokowi Ngamuk, Kini Ada Presiden Babi Ngepet
“Memperalat aparat hukum utk menangkap para tokoh kritis dn tokoh oposisi dgn berbagai tuduhan dan alasan. Ada modus2 lain lagi? Kita berdebat,” ujar Benny K Harman, Wakil Ketua Partai Demokrat.
Desclaimer dia, kita berdebata, rasanya dia ingin berdiskusi tentang hal tersebut, mungkin dalam diskusi dia akan menyebut rezim siapa yang dia maksud.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden ke 2 RI Soeharto. Ia menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukan gaya otoriter.
Baca juga: Rabu Ini Pencucian Bagian Dalam Ka’bah, Dilakukan Gubernur Mekkah Atas Nama Raja Salman
“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,: kata JK di Kompleks Parlemen, Jakara, Senin.
“Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, ah munculah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” ujar mantan Wapres JK yang pernah menjadi Wapres untuk Presiden SBY dan Presiden Jokowi. (*)
(Winoto Anung)
