HELOINDONESIA.COM - Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto meminta kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jawa Timur, untuk membongkar Tugu Perguruan Pencak Silat.
Dalam surat bernomor 300/5984/2009.5/2023 itu merupakan tindak lanjut dari adanya rapat koordinasipengamanan peringatan Satu Suro dan Suran Agung di Jawa Timur, Senin (26/6/2023).
Rapat koordinasi dihadiri Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim dan para Kapolres dan Dandim wilayah Madiun dan sekitarnya, Ketua IPSI, Ketua Umum PSHW dan PSHT.
Rapat koordinasi disampaikan hasil rapat bahwa salah satu penyebab konflik antar perguruan pencak silan antara lain adanya Tugu Perguruan Pencak Silat.
Baca juga: Detik-detik Terungkapnya Kajari Kabupaten Madiun Terciduk Konsumsi Narkoba
Tugu Pencak Silat di fasilitas umum maupun perempatan jalan, batas desa atau jalan-jalan di wilayah Jatim.
"Dan mengharap IPSI Jawa Timur untuk menghimbau kepada Ketua Umum/Pimpinan Perguruan Pencak Silat se Jawa Tumur agar menertipkan atau membongkar sendiri Tugu Perguruan Pencak Silat," kata Eddy Suprianto dalam surat tertanggal 26 Juni 2023 itu.
Hal ini dimaksutkan dengan pertimbangan untuk menjaga kerukunan, menjaga rasa kebersamaan, mengantisipasi rasa spirit the corp yang berlebihan, fanatisme terhadap pencaksilat yang berlebihan.
Selain itu juga untuk men gantisipasi terjadinya konflik karena tug-tugu tersebut membuat tidak nyaman bagi masyarakat, yang seolah-olah mencitrakan wilayah tersebut identik dengan suatu perguruan silat.
Baca juga: Keluar Sel Lapas Madiun, Polda Lampung Langsung Tangkap Penipuan Mobile Banking
Sehubungan dengan hal tersebut maka menghadap bantuannya agar melakukan himbauan kepada seluruh Ketua Umum Perguruan Silat di bawah naungan IPSI Jawa Timur agar membongkar semua tugu perguruan pencak silat secara mandiri, oleh masing-masing pengurus perguruan pencak silat guna menjaga kondusifitas wilayah Jawa Timur.
Ketua Perguruan Silan PSHT, Moerdjoko mengatakan bakal ada pertemuan lanjutan kembali untuk membahas masalah tersebut dengan forkopimda.
Meski demikian pihaknya akan mengikuti seluruh kebijakan dari pemerintah daerah Jawa Timur.
“Untuk pembongkaran tugu, tadi pak Wali sudah menyampaikan, akan dibicarakan secara khusus. Kita nunggu petunjuk dari pak Wali. Kita mengikuti kebijakan dari Pemda,” kata Moerdjoko usai pertemuan dengan Forkopimda Kota Madiun di GCIO Kota Madiun, seperti dilansir beritajatim, Selasa (4/7/2023).
Baca juga: Ganjar Pranowo Disindir dan Prabowo Bikin Gemas Soal Ucapan Selamat ke Atlet Pencak Silat
Moerdjoko mengungkapkan jika tugu yang dibangun itu merupakan ide dan inisiatif masyarakat sendiri.
Akan tetapi, bukan dibangun dari organisasi, karena itu merupakan swadaya dari beberapa orang atau masyarakat.
Untuk menindak lanjuti persoalan itu perlu musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus.
Menurut dia tugu yang bukan menjadi masalah, lantaran hanya berupa bangunan saja.
"Kalau pembongkaran tugu, saya belum bisa jawab karena kita sifatnya harus musyawarah dulu. Butuh waktu, karena itu milik ranting dan sub ranting, makanya itu harus dimusyawarahkan. Sebenarnya tugu itu nggak papa, wong nggak bisa gerak kok, oknumnya saja," jelasnya. **
