HELOINDONESIA.COM - Partai Demokrat menyebutkan Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan tunduk pada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyesalkan sikap Anies tidak menyampaikan secara langsung terkait adanya kerjasama politik antara Nasdem dan PKB.
"Pada 30 Agustus 2023, dalam situasi penting ini, Anies malah terlebih dahulu mengutus Sudirman Said namun tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat,” kata melalui keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/8).
Kemudian, dikatakannya, terjadi perubahan yang sangat fundamental dan mengejutkan pada 29 Agustus 2023, Anies Baswedan dipanggil oleh Surya Paloh untuk menyetujui Cak Imin sebagai cawapresnya. “Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” katanya.
Baca juga: Atas Inisiatif Surya Paloh, Kerjasama Politik Nasdem dan PKB Tak libatkan PKS dan Demokrat
Padahal, kata dia, Anies Baswedan memiliki hak veto untuk menentukan cawapres yang diinginkannya sebagaimana tertulis di Piagam Koalisi Perubahan. Namun Anies Baswedan menunjukan sikap yang berbeda ketika menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
"Karena Capres Anies lebih tunduk kepada Ketum Nasdem Surya Paloh yang sebelumnya juga ingun terus menunda deklarasi (penetapan cawapres). Padahal ini jelas mengganggu prinsip kesetaraan dalam koalisi," tandasnya.
Sebagai informasi, Anies Baswedan telah didukung Nasdem, PKS dan Demokrat untuk maju di Pilpres 2024. Gabungan partai pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP.
Baca juga: Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Demokrat Merasa Dikhianati Anies
Sejumlah nama termasuk Ketum Demokrat disebut-sebut menjadi kandidat kuat menjadi cawapres Anies. Setelah Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, belum ada keputusan resmi dari Demokrat apakah akan keluar dari KPP atau melanjutkan engusung Anies.
